REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Yunani pada Ahad (30/5) mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu yang menggambarkan minoritas Muslim di Yunani utara sebagai orang Turki. Cavusoglu juga mengatakan bahwa minoritas Muslim Yunani tidak diberikan hak sipil penuh.

Pernyataan tersebut diutarakan Cavusoglu selama kunjungan pribadi ke wilayah Yunani utara, Thrace pada Ahad. Cavusoglu berada di Yunani untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dan Menteri Luar Negeri Nikos Dendias di Athena, pada Senin (31/5).

"Kami ingin Yunani memberikan hak yang sama seperti yang kami berikan kepada Gereja Ortodoks Yunani dan minoritas Yunani kepada Turki di Thrace Barat," kata Cavusoglu dalam video yang direkam oleh Kementerian Luar Negeri Turki.

Cavusoglu mengatakan, sekitar 120 ribu komunitas Muslim di Yunani adalah orang Turki. Pernyataan itu ditolak oleh Athena, yang menggambarkan mereka sebagai Muslim Yunani.

"Upaya terus menerus Turki untuk mendistorsi kenyataan, serta klaimnya yang menuduh kurangnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara atau diskriminasi, tidak berdasar dan ditolak seluruhnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yunani Alexandros Papaioannou dalam siaran pers.

Yunani dan Turki berselisih mengenai berbagai masalah, mulai dari persaingan klaim teritorial di Mediterania timur hingga status Siprus, dan perlakuan terhadap kapal migran. Mereka mendekati konflik bersenjata tahun lalu ketika kapal angkatan laut dari masing-masing sisi bermanuver di dekat perairan satu sama lain yang disengketakan.

Ketegangan sedikit mereda dalam beberapa bulan terakhir. Para pejabat tinggi Turki dan Yunani mulai melanjutkan pembicaraan atas perselisihan mereka pada awal tahun ini, setelah jeda lima tahun. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika