REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Partai yang berkuasa di Korea Utara (Korut) dilaporkan telah memperbaharui aturan dalam partai yang menunjuk sosok kedua secara de facto di bawah pemimpin Kim Jong-un. Hal ini dilaporkan kantor berita Korea Selatan (Korsel) Yonhap pada Selasa (1/6) ketika Kim ingin mengubah arah politik dalam negerinya.
Mengutip sumber yang tak bersedia disebut identitasnya, yang mengetahui Korut, dia mengatakan, pemegang jabatan baru disebut sebagai Sekretaris Pertama, jabatan tertinggi setelah Sekretaris Jenderal Kim Jong-un. Jabatan baru tersebut akan memimpin pertemuan atas nama Kim Jong-un.
Kim memperkuat kekuasaannya di kongres Partai Pekerja Korea (WPK) pada Januari tahun ini. Saat itu, ia terpilih sebagai sekretaris jenderal partai, dan mengambil gelar terakhir yang dipegang oleh mendiang ayahnya, Kim Jong Il.
Yonhap mengatakan, Kim kini menginginkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan untuk partai tersebut, dibandingkan dengan pemerintahan ayahnya yang lebih berpusat pada militer. "Istilah 'politik yang mengutamakan militer', kata kunci utama di era Kim Jong Il, diketahui telah dihapus dari kata pengantar peraturan partai," kata Yonhap.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Unifikasi Korsel mengatakan, peraturan baru Korut dari partai yang berkuasa dipublikasikan di Korut setelah pertemuan Januari. Namun, kementerian yang bertanggung jawab atas hubungan dengan negara tetangga mengatakan tidak dapat mengungkapkan rinciannya.
Kim Jong-un sendiri mendapatkan sebutan "sekretaris pertama" dari 2012 hingga 2016. Jabatan baru, yang paling senior dari tujuh sekretaris partai, kemungkinan akan diambil oleh Jo Yong-won, yang merupakan anggota dari lima presidium politbiro.
Jo dianggap sebagai salah satu kaki tangan terdekat Kim, terlihat oleh para analis pada pertemuan Januari memegang posisi No. 3 pemerintah, setelah Kim dan Choe Ryong Hae, ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi. "Ini tampaknya menjadi tren yang lebih luas dari Korea Utara yang mendelegasikan dan mendistribusikan kembali beberapa tugas Kim Jong-un kepada orang lain, belum tentu kekuatannya, dan merampingkan struktur kepemimpinan partai," kata Rachel Minyoung Lee, seorang pengamat di 38 North, program AS yang memantau Korut.
Perubahan itu kemungkinan akan mempengaruhi profil publik Kim dan bagaimana panduan kepemimpinan diberikan kepada publik. Jo telah mengambil peran dalam memimpin sesi-sesi partai.
Kim Jong-un telah memegang kekuasaan hampir absolut dalam sistem dinasti Korut sejak mengambil alih setelah kematian ayahnya pada 2011. Tahun lalu seorang anggota parlemen Korsel mengatakan badan intelijen negara itu percaya bahwa saudara perempuan Kim, Kim Yo-jong, menjabat sebagai "pemimpin kedua secara de facto" tetapi belum tentu ditunjuk sebagai penggantinya, dilansir dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika