REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat dalam dua minggu ke depan akan mengumumkan langkah-langkahnya dalam menjual dan mendistribusikan 80 juta dosis vaksin Covid-19 yang telah dijanjikan secara global. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Selasa (1/6).
Saat berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Kosta Rika Carlos Alvarado, Blinken mengatakan pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan fokus pada distribusi imunisasi yang adil dan tidak mengacu pada ikatan politik dalam proses distribusi vaksin tersebut. Biden pada Senin (31/5) mengatakan pemerintahannya akan mengirim setidaknya 20 juta dosis vaksin buatan Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc dan Johnson & Johnson, di luar 60 juta dosis AstraZeneca Plc yang telah dia rencanakan untuk diberikan ke negara-negara lain.
"Suatu saat dalam dua pekan ke depan kami akan mengumumkan proses di mana kami akan mendistribusikan dan menjual vaksin-vaksin itu," kata Blinken selama kunjungan pertamanya ke Amerika Latin sebagai menteri luar negeri.
Negara-negara Amerika Latin saat ini sedang berjuang untuk mengatasi wabah Covid-19. Blinken mengatakan pengumuman itu akan mengungkapkan kriteria dan detail proses dalam distribusi vaksin Covid-19. Pemerintahan Biden telah berada di bawah tekanan untuk membagikan vaksin guna membantu mengekang wabah yang memburuk dari India hingga Brasil, di mana para ahli kesehatan khawatir varian virus corona baru yang lebih menular dapat merusak efektivitas dari vaksin yang tersedia.
Ketika prospek pengakhiran pandemi di Amerika Serikat semakin cerah dengan semakin majunya vaksinasi, janji bantuan pemberian vaksin merupakan inti dari upaya pemerintah AS untuk menggunakan pasokan vaksin negara itu sebagai alat untuk melawan diplomasi vaksin China dan Rusia. Presiden Kosta Rika Carlos Alvarado menekankan bahwa negaranya mengharapkan kabar yang cepat tentang distribusi vaksin. Sebelumnya pada Selasa (1/6), Bank Dunia mendesak Amerika Serikat untuk melepaskan kelebihan persediaan vaksinnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika