REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Oposisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meraih kesepakatan untuk membentuk koalisi pemerintah yang baru. Kesepakatan itu membuka jalan untuk menurunkan Netanyahu yang telah berkuasa lama.
Pengumuman dramatis itu disampaikan pemimpin oposisi Yair Lapid dan mitra utamanya Naftali Bennett tepat sebelum tengah malam. Kesepakatan itu juga akan mencegah pemilihan umum kelima Israel dalam dua tahun.
"Pemerintah akan bekerja untuk semua warga Israel, mereka yang memilihnya dan yang tidak, akan melakukan segalanya untuk menyatukan masyarakat Israel," kata Lapid, Rabu (5/6).
Kesepakatan itu membutuhkan persetujuan parlemen Israel atau Knesset yang akan menggelar pemungutan suara mengenai kesepakatan pada awal pekan depan. Jika kesepakatan itu diloloskan maka Lapid dan mitra-mitranya yang berasal dari berbagai spektrum politik Israel mengakhir 12 tahun kekuasan Netanyahu yang memecah belah.
Netanyahu berusaha mempertahankan jabatannya di tengah dakwaan kasus korupsi. Dalam beberapa hari ke depan, diperkirakan ia akan melakukan segalanya untuk mencegah koalisi pemerintah baru mengambil kekuasaannya. Bila ia gagal, ia akan menjadi oposisi.
Kesepakatan itu dicapai pada periode yang penuh gejolak bagi Israel. Negara itu baru selesai bertempur melawan Hamas, milisi bersenjata yang berkuasa di Jalur Gaza selama 11 hari. Di berbagai kota di negara itu, juga terjadi bentrokan antara ekstremis Yahudi dengan minoritas Muslim.
Israel baru pulih dari krisis virus corona yang menghantam cukup keras perekonomiannya. Ketegangan antara mayoritas masyarakat sekuler dan kelompok ultra-Ortodoks pun semakin memanas.
Berdasarkan kesepakatan terbaru itu, Lapid dan Bennett setuju untuk menjadi perdana menteri secara bergantian. Bennett mantan sekutu Netanyahu akan menjabat selama dua tahun, sementara Lapid akan menjabat dua tahun berikutnya. Belum diketahui berapa lama koalisi yang rentan ini dapat bertahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika