REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ekonomi Gaza telah lumpuh sejak blokade diberlakukan dan dihentikannya bantuan asing ke Gaza.

Menurut Bank Dunia, pengangguran di Gaza mencapai 52 persen dan kemiskinan merajalela. Di tengah situasi yang sangat sulit ini, militer Israel yang jauh lebih superior melancarkan tiga serangan ke Gaza sejak 2008, menyusul kemenangan Hamas di Pemilu 2006 yang demokratis.

Perang terakhir pada 2014 lebih jauh menghancurkan infrastruktur Gaza yang rapuh, mendorong PBB memperingatkan bahwa Gaza tak dapat dihuni lagi pada 2020. 

Hamas dan Jihad Islami yang mendominasi Jalur Gaza memang tidak mau tunduk dan bergabung dengan Otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmoud Abbas dari Fatah yang memerintah Tepi Barat walaupun berbagai negara Arab, terutama Mesir dan Arab Saudi, telah berulang kali mengusaha kan rekonsiliasi di antara mereka.

Hamas dan Jihad Islami bahkan tetap mempersenjatai diri. Tetapi sikap kedua faksi bisa dimaklumi mengingat tidak ada tanda-tanda Israel mau berdamai dengan Palestina berdasarkan Resolusi DK PBB 242 dan 338 serta Kesepakatan Oslo 1993.  

Sejak April 2014, proses perdamaian Israel Palestina macet total. Israel memang tidak ingin memerdekakan Palestina dengan wilayah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina merdeka. Dan posisi Israel didukung  Amerika Serikat. 

Sementara Otoritas Palestina kini mandul. Abbas menolak pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tetapi tak dapat berbuat apa-apa.

Bahkan, Otoritas Palestina kian lemah setelah Amerika Serikat menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington, menghentikan bantuan kepada jutaan pengungsi Palestina, dan menghentikan bantuan sosial bagi Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika