Rakyat Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Gaza sebagian besar skeptis terhadap perubahan pemerintahan Israel. Mereka menilai pemimpin nasionalis baru yang akan menggantikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemungkinan akan mengejar agenda sayap kanan yang sama dengan pendahulunya.
Yair Lapid, seorang sentris dari Partai Yesh Atid, dan Naftali Bennett, seorang ultranasionalis dari Partai Yamina pada Rabu (02/06) mengumumkan kesepakatan membentuk pemerintahan baru setelah mereka berhasil menyusun pemerintahan koalisi dengan sejumlah partai dari seluruh spektrum politik.
Perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Bassem Al-Salhi, mengatakan perdana menteri yang ditunjuk tidak kalah ekstrem dari Netanyahu. "Dia pasti akan menunjukkan betapa ekstrem dia di dalam pemerintahan."
Hal senada dikatakan Ahmad Rezik (29), salah seorang pegawai pemerintah Palestina di Gaza. "Tidak ada perbedaan antara satu pemimpin Israel dan yang lain," tuturnya dikutip dari Reuters. "Mereka baik atau buruk bagi bangsa mereka. Tapi bagi kami mereka semua buruk, dan mereka semua menolak untuk memberi Palestina hak dan tanah mereka."
Hamas akan terus melawan Israel
Sementara itu, kelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza juga menilai pergantian di tubuh pemerintahan Israel tidak akan merubah keadaan.
"Palestina telah melihat puluhan pemerintah Israel sepanjang sejarah, kanan, kiri, tengah, seperti yang mereka sebut. Tapi mereka semua menentang ketika menyangkut hak rakyat Palestina dan mereka semua memiliki kebijakan ekspansionisme yang tidak ramah,” kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem.
Hamas juga telah mengumumkan akan melanjutkan pertempuran melawan Israel meskipun ada perubahan pemerintahan di negeri Yahudi tersebut.
"Semua partai Israel tidak mempercayai hak rakyat kami (Palestina), dan pemimpin mereka adalah musuh dari rakyat kami," kata seorang juru bicara Hamas dikutip dari kantor berita dpa. "Perlawanan kita akan terus berlanjut menentang penjajahan, terlepas dari apapun warna politiknya."
Pengambilan sumpah pemerintahan baru Israel dipercepat?
Sementara itu koalisi pemerintahan baru Israel mendorong agar dapat disumpah oleh parlemen pada Senin (07/06) pekan depan, ungkap seorang juru bicara pada Kamis (03/06).
Fraksi-frakasi pendukung pemimpin partai Yesh Atid, Yair Lapid, juga dilaporkan tengah berusaha untuk mengganti ketua parlemen Israel (Knesset) Yariv Levin. Langkah ini dilakukan untuk mencegah upaya PM Benjamin Netanyahu untuk membawa anggota parlemen dari koalisi baru ke sisinya.
Sebelumnya pada Rabu (02/06) malam, Lapid telah secara resmi memberi tahu Presiden Rivlin bahwa ia mendapat dukungan dari mayoritas parlemen Knesset untuk membentuk kabinet, lebih dari dua bulan setelah pemilihan 23 Maret. Awalnya, pemerintahan baru akan menghadapi pemungutan suara dan disumpah di Knesset sekitar Senin (14/06) dua pekan mendatang.
rap/gtp (Reuters, dpa)
Ikuti Whatsapp Channel Republika