REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI – Memerintah berarti memilih, kata mereka. Mansour Abbas, pemimpin Partai Daftar Arab Bersatu Israel (Partai Raam), kemungkinan akan menghadapi beberapa keputusan sulit selama beberapa pekan dan bulan mendatang jika sepertinya dia dan partainya membentuk bagian dari koalisi pemerintahan baru di Israel.
Telah diumumkan bahwa Abbas telah setuju untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin bersama oleh Yair Lapid, dari partai tengah Yesh Atid, dan Naftali Bennett dari sayap kanan Yemina. Ironi dari sebuah partai politik Islamis yang bersemangat menutup barisan dengan Yemina, sebuah aliansi partai-partai nasionalis Yahudi, tidak hilang di Palestina atau dunia Arab yang lebih luas.
Analis melihat perkembangan tersebut sebagai contoh lain dari partai yang diilhami Ikhwanul Muslimin yang menempatkan kekuasaan dan kepentingan pribadi di atas prinsip-prinsip dalam keadaan krisis.
"Berita itu tidak mengejutkan. Afiliasi Ikhwanul selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan politik mereka," kata Dr Hamdan Al-Shehri, seorang analis politik dan sarjana hubungan internasional, dilansir dari Arab News, Ahad (6/6).
Menurut Shehri, kerja sama ini hanyalah episode lain dalam drama jangka panjang yang akan terus menunjukkan tingkat dan kemauan Ikhwanul Muslimin untuk bekerja sama dengan siapa pun kecuali pemerintah negara mereka sendiri.
Apakah itu akan bertahan cukup lama adalah masalah lain. Jika disetujui di Knesset, koalisi akan mengakhiri 12 tahun masa jabatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Ini juga akan menandai pertama kalinya sebuah partai Arab bertugas di pemerintahan Israel sejak pembentukan negara Israel pada 1948.
Jika Abbas menjadi menteri, dia akan menjadi politisi Arab pertama yang duduk di meja Kabinet Israel. Politisi dan pemilih Yahudi Israel sebelumnya telah memandang partisipasi seperti itu sebagai langkah yang terlalu jauh dalam mengkompromikan sifat negara Yahudi.
Mungkin juga ada kegugupan di pihak politisi Arab sendiri pada partisipasi aktif dalam pemerintahan negara yang legitimasinya, dan bahkan haknya untuk hidup, masih sangat diperdebatkan di sebagian besar dunia Arab dan Muslim.
Politisi ini berkisar dari anggota Druze dari partai Likud Netanyahu hingga komunis sekuler Hadash, hingga perwakilan minoritas Badui yang terpinggirkan di selatan Israel, beberapa di antaranya anggotanya melayani sebagai sukarelawan di Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Lalu ada Partai Daftar Arab Bersatu milik...
Ikuti Whatsapp Channel Republika