REPUBLIKA.CO.ID, LISBON – Perdana Menteri Portugal Antonio Costa mengkritik keputusan Inggris yang menghapus negaranya dari daftar perjalanan bebas karantina Covid-19. Dia mendesak London mematuhi skema sertifikat digital Eropa guna memudahkan perjalanan.
“Kami tidak dapat memiliki sistem ketidakstabilan dan perubahan ini setiap tiga pekan. Ini tidak baik bagi mereka yang merencanakan liburan atau bagi mereka yang harus mengatur industri pariwisata untuk menerima wisatawan dalam kondisi baik,” kata Costa pada Ahad (6/6).
Dia menyebut pemerintahannya tetap mempertahankan dialog dengan Inggris. Namun Costa menekankan, keputusan menyisihkan Portugal dari daftar negara bebas karantina Covid-19 tidak dapat dibenarkan.
Menurutnya, hal itu bakal berdampak signifikan terhadap perekonomian Portugal maupun Inggris. “Cara yang baik bagi Inggris untuk menemukan solusi untuk situasi ini adalah dengan mematuhi sistem sertifikat digital yang akan diperkenalkan oleh Uni Eropa mulai 1 Juli,” ujar Costa.
Di bawah skema terkait, warga negara Uni Eropa yang dapat membuktikan bahwa mereka telah divaksinasi atau dites negatif Covid-19, dapat bepergian dengan bebas antar-negara anggota Uni Eropa. Inggris diketahui telah hengkang dari perhimpunan Benua Biru. Costa tak menjelaskan bagaimana skema tersebut dapat diterapkan di Inggris.
Pekan lalu, Inggris memutuskan mendepak Portugal dari “daftar hijau” negara-negara yang tak memerlukan karantina Covid-19. Keputusan tersebut merespons peningkatan kasus baru dan risiko yang ditimbulkan oleh varian Covid-19 yang terdeteksi di negara tersebut.
Inggris berpotensi membatalkan pencabutan karantina wilayah (lockdown) yang dijadwalkan dilakukan pada 21 Juni mendatang. Hal itu sehubungan dengan masih adanya peningkatan kasus baru Covid-19 di sana. “Terlalu dini untuk membuat keputusan akhir tentang itu (pencabutan lockdown pada 21 Juni),” kata Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock dalam sebuah pernyataan pada Ahad.
Hancock mengungkapkan, ada dampak sangat signifikan dari varian delta Covid-19 yang pertama kali terdeteksi di India selama sebulan terakhir. Kendati terdapat peningkatan kasus baru, Hancock menyebut tingkat kematian dan rawat inap mulai mendatar.
Hal itu yang membuat otoritas di sana mempertimbangkan pencabutan lockdown pada 21 Juni mendatang. Hancock mengatakan, dia dan Perdana Menteri Boris Johnson beserta tim akan meninjau semua data selama sepekan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika