REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan sebuah koalisi Israel yang baru dibentuk bersiap untuk menggulingkannya, Ahad (6/6). Kelompok itu, menurutnya, adalah hasil dari kecurangan pemilu terbesar dalam sejarah demokrasi.
"Kami menyaksikan kecurangan pemilu terbesar dalam sejarah negara ini, menurut pendapat saya dalam sejarah demokrasi mana pun," kata Netanyahu dalam komentarnya kepada legislator dari partai sayap kanannya, Likud.
Netanyahu memfokuskan tuduhannya pada janji kampanye yang dilanggar dari Naftali Bennett. Bennett yang berasal dari partai sayap kanan sebelumnya telah berjanji untuk tidak bermitra dengan partai-partai sayap kiri, tengah, dan Arab.
"Kami, teman-teman saya dan saya di Likud, kami akan dengan keras menentang pembentukan pemerintah penipuan dan penyerahan yang berbahaya ini. Dan jika, Tuhan melarang, itu didirikan, kami akan menurunkannya dengan sangat cepat," kata Netanyahu.
Sambil mengutuk kekerasan dan hasutan, Netanyahu mengulangi penunjukannya atas koalisi Yair Lapid-Bennett sebagai aliansi kiri yang akan membahayakan Israel. Dia mengatakan kemitraan yang beragam tidak akan mampu melawan Amerika Serikat atas program nuklir Iran atau menghadapi kelompok Hamas Gaza yang berperang dengan Israel selama 11 hari bulan lalu sebelum gencatan senjata yang rapuh mulai berlaku.
Pekan lalu, Bennett mengumumkan dengan Lapid bahwa mereka telah membentuk koalisi pemerintahan dengan faksi-faksi dari seluruh spektrum politik setelah pemilihan keempat dalam dua tahun pada 23 Maret.
Di bawah kesepakatan rotasi, Bennett akan menjabat pertama sebagai perdana menteri, kemudian akan digantikan oleh Lapid. Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pemungutan suara di parlemen untuk menyetujui pemerintah baru.
Beberapa jam setelah komentar Netanyahu, Bennett meminta pemimpin terlama Israel untuk tidak meninggalkan kondisi yang menghancurkan. Dia meminta perdana menteri Israel itu menerima bahwa orang diizinkan untuk mendirikan pemerintahan, bahkan ketika Netanyahu tidak setuju.
Ikuti Whatsapp Channel Republika