REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan berusaha meningkatkan populasi kelompok pekerja di masa depan. Cara yang ditempuh dengan mempermudah anak-anak warga asing untuk menjadi warga negara dan kebijakan itu menimbulkan sentimen anti-Cina.
Sebuah langkah yang diusulkan oleh Kementerian Kehakiman menyerukan pelonggaran jalur kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari penduduk asing jangka panjang. Warga asing tersebut cukup memberikan pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman.
Kementerian kehakiman mengatakan masih mempertimbangkan opini publik dan saran para ahli sebelum mengajukan proposal ke Kementerian Perundang-undangan. "Mengingat reaksi keras, saya akan mengatakan kementerian telah kehilangan banyak momentum untuk mendorong proposal tersebut," kata pengacara yang berspesialisasi dalam masalah yang berkaitan dengan anak-anak, Jang Yun-mi.
Sebuah petisi yang menentang revisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 300.000 tanda tangan. Ruang obrolan daring yang diadakan untuk membahas proposal pada Mei dipenuhi dengan keluhan yang dipenuhi sumpah serapah oleh puluhan ribu warganet.
Kontroversi tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi Korea Selatan saat berusaha memastikan populasi masa depan yang kuat dalam menghadapi penurunan angka kelahiran dan pekerja yang menua dengan cepat. Terlebih lagi masalah itu menimbulkan sentimen anti-China yang kuat.
Data dari tahun lalu menunjukkan hanya sekitar 3.930 orang akan memenuhi syarat di bawah perubahan aturan. Namun, fakta bahwa 3.725 dari mereka adalah keturunan China memicu banyak kritik.