REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kazakhstan menjadi tuan rumah pertemuan informal kepemimpinan Dewan Kerja SAma Negara-negara Berbahasa Turki yang dikenal sebagai Dewan Turki, Rabu (31/3). Agenda pertemuan puncak pertemuan yang digelar secara virtual itu mengangkat tema Turkistan-Ibukota Spiritual Dunia Turki.
Dalam keterangan yang diterima Republika, KTT dibuka dan dimoderatori Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dan dihadiri Presiden Pertama Kazakhstan yang juga sebagai Ketua Kehormatan Dewan Turki, Nursultan Nazarbayev. Selain itu, para pemimpimpin dewan Turki yang hadir yakni Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Presiden Kirgistan Sadyr Japarov, Presiden Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, dan Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama untuk Negara-negara Berbahasa Turki Baghdad Amreyev.
Sebagai moderator KTT, Presiden Tokayev memberikan kata pertama kepada Nursultan Nazarbayev, kemudian memberikan ruang kepada semua peserta untuk berbicara sesuai urutan abjad. Dalam pernyataan pembukaannya Nazarbayev menekankan peran alfabet Latin untuk dunia Turki.
“Seiring dengan perkembangan kemanusiaan dan budaya, kita bisa belajar banyak dari satu sama lain. Penggunaan alfabet Latin memberi kita sistem yang sama, berkat itu kita mendapat kesempatan untuk berkontribusi pada perkembangan generasi muda kita di tingkat global. penting bagi kita untuk berkembang bersama,” ujarnya.
Dia juga mengusulkan untuk menaikkan level Dewan Kerjasama Negara-negara Berbahasa Turki ke level Organisasi. Presiden Tokayev mengatakan Dewan ingin memperkenalkan dunia pada warisannya dan Turkestan, kota bersejarah yang terletak di Kazakhstan, yang atas prakarsa Presiden Pertama Kazakhstan Nursultan Nazarbayev diubah secara maju dan memperoleh tampilan baru.
Dia menambahkan, Dewan bertujuan untuk mengubah dunia Turki menjadi wilayah ekonomi dan budaya yang penting secara strategis di dunia. Presiden Tokayev mencatat, terlepas dari kenyataan bahwa seluruh dunia sedang berjuang dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni pandemi Covid-19, kerja sama negara-negara berbahasa Turki tidak melambat.
Sementara itu, di masa sulit ini, negara perlu bersama-sama mencari dorongan baru untuk mempererat hubungan. Berbicara tentang pandemi global, Tokayev mengatakan komunitas internasional bertindak secara terfragmentasi dalam memerangi pandemi.
Dia menambahkan, karena kontradiksi antara negara-negara besar, apa yang disebut “perang vaksin” dimulai. Dalam keadaan sulit ini, PBB juga tidak dapat menggunakan potensinya. Presiden Kazakhstan menegaskan soal masalah perawatan kesehatan dan keamanan hayati memiliki relevansi khusus dalam situasi saat ini.
Presiden juga mencatat perlunya mempercepat pekerjaan penciptaan Dana Investasi dan Integrasi Turki. Lembaga ini adalah lembaga keuangan bersama pertama di negara-negara berbahasa Turki, dengan Astana International Financial Center (AIFC) sebagai kantor pusatnya.
Presiden Tokayev menekankan impor AIFC sebagai platform yang menggabungkan pengalaman terbaik dari lembaga keuangan internasional dan perangkat modern. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara anggota membahas cara dan rencana untuk mengembangkan kerja sama dalam hal perdagangan, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan.
Dewan Turki yang dibentuk atas prakarsa Presiden Pertama Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev pada 2009 memiliki lima negara anggota yakni Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Turki, dan Uzbekistan. Bersama Hungaria yang merupakan satu-satunya sebagai negara pengamat.
Kazakhstan memimpin Dewan Turki pada 2019-2020, sebelumnya sudah diadakan tujuh pertemuan tingkat tinggi sejak dimulainya Dewan. Kazakhstan menjadi anggota Dewan pada 2009, sejak saat itu, negara tersebut menyelenggarakan dua KTT, di Almaty pada 2011 dan di Nur-Sultan pada 2015.
Pada 2008, Majelis Negara-Negara Berbahasa Turki (TurkPA) didirikan. TurkPA adalah pengamat di berbagai organisasi internasional termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi Internasional yang mewadahi parlemen dari negara-negara yang berdaulat, dan Serikat Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC).