REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri keuangan Inggris Rishi Sunak sedang mempertimbangkan untuk menghalangi kenaikan hampir 6 persen dalam pembayaran pensiun hari tua. Menurut surat kabar Sunday Times, hal itu sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengendalikan biaya pengeluaran Perdana Menteri Boris Johnson.

Di bawah janji pensiun dalam kampanye pemilihan Partai Konservatif 2019, pensiun negara dimaksudkan untuk naik setiap tahun dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi, pertumbuhan upah atau 2,5 persen. Sebagian karena distorsi dari pandemi virus corona, upah tahunan dalam tiga bulan hingga April tumbuh sebesar 5,6 persen per tahun - menciptakan biaya tahunan tambahan 4 miliar pound (Rp 80 triliun)) untuk pensiun di masa depan.

The Sunday Times mengatakan kementerian keuangan ingin memutuskan hubungan antara pensiun dan upah selama setahun. "Para pensiunan akan bekerja dengan sangat baik. Secara politis bukanlah hal yang sulit untuk memuluskannya selama satu tahun," surat kabar itu mengutip seorang menteri yang tidak disebutkan namanya.

The Sunday Times mengatakan Sunak juga khawatir tentang potensi biaya tahunan 5 miliar pound (Rp100 triliun) untuk rencana perawatan sosial bagi orang tua yang akan dibahas akhir pekan ini, ditambah tambahan untuk kapal pesiar pemerintah baru untuk mempromosikan ekspor Inggris.  Ditanya tentang laporan itu, seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan: "Perdana Menteri dan Kanselir bekerja sama secara erat, dan telah berada di depan selama periode paling menantang yang dihadapi pemerintah mana pun sejak Perang Dunia Kedua."

"Kami selalu memastikan bahwa semua pengeluaran pemerintah memberikan nilai uang bagi pembayar pajak."

Sunak mengatakan dalam sebuah wawancara televisi pada Rabu (16/6) bahwa pensiun akan ditinjau akhir tahun ini. Pemerintah Inggris meminjam 300 miliar pound (Rp 6 kuadriliun) tahun lalu - setara dengan 14 persen dari produk domestik bruto dan terbesar sejak Perang Dunia Kedua.

Sunak telah berulang kali mengatakan dia ingin menempatkan keuangan publik pada posisi yang lebih berkelanjutan ketika ekonomi pulih, karena kekhawatiran tentang suku bunga yang lebih tinggi. The Sunday Times mengatakan Sunak menentang kenaikan pajak keuntungan modal. Pemerintah telah berjanji untuk tidak menaikkan tarif utama pajak penghasilan, asuransi nasional atau pajak pertambahan nilai, membatasi kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika