REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- China mengutuk Amerika Serikat (AS) sebagai pencipta risiko keamanan terbesar di kawasan, Rabu (23/6). Sebuah kapal perang AS kembali berlayar melalui jalur air sensitif yang memisahkan Taiwan dari China.
"Sepenuhnya menunjukkan bahwa AS adalah pencipta risiko terbesar bagi keamanan regional, dan kami dengan tegas menentang ini," ujar Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat.
Armada ke-7 Angkatan Laut AS mengatakan, kapal perusak peluru kendali kelas Arleigh Burke USS Curtis Wilbur melakukan transit rutin di Selat Taiwan sesuai dengan hukum internasional pada Selasa (22/6). Transit kapal melalui Selat Taiwan, menurut militer AS, menunjukkan komitmen AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan pasukan mereka memantau kapal itu sepanjang perjalanannya dan memperingatkannya. "Pihak AS sengaja memainkan trik lama yang sama dan menciptakan masalah dan mengganggu hal-hal di Selat Taiwan," katanya.
Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal telah berlayar ke arah utara melalui selat dan situasinya seperti biasa. Kapal yang sama pun pernah melakukan transit di selat sebulan yang lalu. Peristiwa itu mendorong China menuduh AS mengancam perdamaian dan stabilitas.
Misi terbaru datang sekitar seminggu setelah Taiwan mengatakan 28 pesawat angkatan udara China, termasuk pesawat tempur dan pembom berkemampuan nuklir, memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan (ADIZ), serangan terbesar yang dilaporkan hingga saat ini. Insiden itu menyusul para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) yang mengeluarkan pernyataan bersama menyinggung China atas serangkaian masalah dan menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Angkatan Laut AS telah melakukan operasi semacam itu di Selat Taiwan setiap bulan atau lebih. Ketegangan militer antara Taiwan dan Beijing telah meningkat selama setahun terakhir, dengan pulau itu mengeluhkan China berulang kali mengirim angkatan udaranya ke zona pertahanan udara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika