REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempersiapkan kemungkinan penutupan pada Kamis (1/7). Kemungkinan itu terjadi jika Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tidak dapat menyetujui anggaran baru senilai 6 miliar dolar AS untuk tahun ini hingga 30 Juni 2022.

Beberapa diplomat menyalahkan perubahan pada prosedur negosiasi. Masalah dengan logistik dan pembicaraan alot yang mengadu China dengan negara-negara Barat juga disalahkan atas keterlambatan dalam mencapai kesepakatan.

Kepala strategi manajemen, kebijakan dan kepatuhan PBB, Catherine Pollard, mengatakan 12 misi penjaga perdamaian badan dunia yang sebagian besar di Afrika dan Timur Tengah telah disarankan untuk mulai menempatkan rencana darurat jika anggaran baru tidak tersedia sesuai tenggat. "Pada saat yang sama, kami tetap berharap dan yakin bahwa negara-negara anggota akan menyelesaikan negosiasi mereka," katanya.

Pollard mengatakan bahwa jika tenggat waktu 30 Juni terlewati maka Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hanya dapat menghabiskan dana untuk melindungi aset-aset PBB. Dana yang tersisa akan digunakan untuk memastikan perlindungan staf dan penjaga perdamaian.

Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan, misi akan sangat terbatas. Mereka tidak dapat melakukan tindakan seperti melindungi warga sipil, membantu mengatasi Covid-19, dan mendukung upaya serta mediasi politik.

Amerika Serikat adalah kontributor terbesar yang dinilai untuk anggaran pemeliharaan perdamaian dengan kontribusi hingga 28 persen. Kemudian diikuti oleh China dengan 15,2 persen dan Jepang dengan 8,5 persen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika