REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mencabut atau menghapuskan semua sanksi terhadap Iran sesuai dengan kesepakatan nuklir 2015. Guterres juga meminta AS memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak ke Iran.
"AS harus sepenuhnya memperbaharui keringanan untuk proyek non-poliferasi nunklir," ujar Guterres dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan PBB, Selasa (29/6) waktu setempat.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang pada Selasa akan membahas laporan dua tahunan sekretaris jenderal tentang implementasi resolusi 2015 yang mengabadikan kesepakatan nuklir antara Iran, AS, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia dan China. Seruan Guterres ke Washington datang di tengah pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Iran menerima pembatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan banyak sanksi asing terhadapnya. Mantan Presiden AS Donald Trump meninggalkan pakta tersebut pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras yang mendorong Teheran untuk mulai melanggar beberapa batasan nuklir pada 2019.
"Saya mengimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau mengabaikan sanksi yang digariskan dalam rencana tersebut," kata Guterres, yang juga mengimbau Iran untuk kembali menerapkan kesepakatan secara penuh.
Iran telah menyempurnakan uranium hingga kemurnian sekitar 60 persen, jauh di atas batas kesepakatan 3,67 persen dan lebih dekat dengan 90 persen cocok untuk inti bom atom. Namun Iran tetap mempertahankan bahwa pihaknya hanya mencari tenaga nuklir sipil dan dapat dengan cepat membalikkan langkahnya. jika Washington mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan 2015.
"Saya terus percaya bahwa pemulihan penuh dari Rencana tetap merupakan cara terbaik untuk memastikan bahwa program nuklir Republik Islam Iran tetap secara eksklusif damai," jelas Guterres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
