REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan dalam melindungi anak-anak di zona konflik, khususnya Jammu dan Kashmir yang dikelola India. Media lokal pada Rabu (30/6) melaporkan, perwakilan tetap Pakistan untuk PBB, Munir Akram telah membuat pernyatan tertulis kepada Dewan Keamanan PBB.
Menurut harian Dawn, dalam pernyataan tertulis tersebut, Akram mengatakan, pasukan India sengaja menargetkan anak-anak dengan senjata. Oleh karena itu, dia menyerukan agar Dewan Keamanan PBB segera melakukan tindakan.
“Skala dan intensitas konflik hari ini memperluas kapasitas kita untuk melindungi anak-anak. Tidak ada realitas suram yang lebih nyata daripada di IOJK (Jammu dan Kashmir yang diduduki India) hari ini. Lebih dari 300 warga Kashmir yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak," ujar Akram, dilansir Anadolu Agency.
Sebelumnya pada Selasa (29/6), Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi di Jammu dan Kashmir. Dia mendesak pemerintah India untuk menghentikan penggunaan senjata terhadap anak-anak.
"Saya menyerukan kepada pemerintah (India) untuk mengambil tindakan pencegahan dalam melindungi anak-anak, termasuk dengan mengakhiri penggunaan senjata terhadap anak-anak, memastikan bahwa anak-anak tidak terkait dengan cara apa pun dengan pasukan keamanan, dan mendukung Deklarasi Sekolah Aman dan Prinsip-prinsip Vancouver," ujar Guterres.
Kementerian Luar Negeri Pakistan menyambut baik laporan PBB. Kementerian Luar Negeri Pakistan memuji upaya Guterres untuk membuktikan kebenaran pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh India di Kashmir.
“Pakistan menegaskan kembali bahwa penargetan tanpa pandang bulu terhadap warga Kashmir dengan senjata, menyebabkan cedera yang berlebihan dan permanen dan bahkan kematian. Ini merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan.
Islamabad juga meminta masyarakat internasional untuk memainkan peran membantu anak-anak yang tertindas di Kashmir. Pakistan mendesak New Delhi untuk segera menghentikan kebijakan, serta praktik tidak manusiawi yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri di bawah hukum internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
