REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Para pengunjuk rasa di Myanmar merayakan ulang tahun pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing yang ke-65 dengan membakar fotonya dan menggelar atraksi pemakaman palsu pada Sabtu (3/7).
Myanmar telah menghadapi protes massal dan respons milite brutal sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi. Hampir 890 warga sipil tewas dan hampir 6.500 warga telah ditangkap.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para demonstran anti-kudeta mengunggah gambar di media sosial berupa hidangan sup mie tradisional bernama Mohinga, yang sering disajikan pada pemakaman di Myanmar.
"Saya membuat (Mohinga) pada hari ulang tahunnya karena saya ingin dia segera meninggal," kata seorang warga Yangon kepada AFP seperti dikutip dari channelnewsasia, Sabtu (3/7).
"Banyak orang tak bersalah kehilangan nyawa karena dia. Jadi, jika dia meninggal, seluruh negeri akan bahagia,” katanya.
Di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar, beberapa aktivis juga membakar foto-foto pemimpin junta dan membakar peti mati palsu di pemakaman palsu. "Karena orang ini, Myanmar kami memiliki banyak masalah," kata seorang warga Mandalay kepada AFP.
"Dia seharusnya tidak dilahirkan. Karena itu, kami mengadakan pemakamannya karena kami ingin mengatakan dia harus mati,” tegasnya.
Sebelum kudeta, Min Aung Hlaing dianggap sebagai paria internasional. Ia dikutuk karena memimpin penumpasan brutal tahun 2017 terhadap populasi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di negara itu.
Dia juga telah dilarang dari Facebook karena memicu pidato kebencian terhadap minoritas yang dianiaya, dan penyelidik PBB telah meminta dia dan para pemimpin tinggi militer lainnya untuk diadili karena genosida.
Namun selama bertahun-tahun, dia dengan gigih membantah hampir semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan operasi militer, yang mendorong sekitar 750 ribu pengungsi Rohingya ke Bangladesh.
Dia ditunjuk untuk memimpin angkatan bersenjata Myanmar pada 2011,
Rezim Min Aung Hlaing telah menghadapi kecaman dan sanksi internasional sejak kudeta, dengan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan, tahanan politik, penutupan internet dan pencakaran kembali kebebasan pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
