REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Para pejabat tinggi PBB pada Jumat (2/6) memperingatkan Dewan Keamanan bahwa, lebih dari 400 ribu orang di Tigray Ethiopia kelaparan. Selain itu, ada banyak risiko akibat bentrokan di wilayah itu, meskipun ada gencatan senjata sepihak oleh pemerintah federal.
Penjabat kepala bantuan PBB Ramesh Rajasingham mengatakan kepada dewan bahwa, situasi kemanusiaan di Tigray telah memburuk secara dalam beberapa pekan terakhir. Orang yang menderita kelaparan mengalami peningkatan sekitar 50 ribu orang.
"Lebih dari 400 ribu orang diperkirakan telah melewati ambang kelaparan dan 1,8 juta orang lainnya berada di ambang kelaparan. Beberapa menyatakan bahwa jumlahnya bahkan lebih tinggi. 33.000 anak-anak kekurangan gizi parah," kata Rajasingham.
Pemerintah Ethiopia mendeklarasikan gencatan senjata sepihak pada hari Senin. Ada laporan tentang bentrokan lanjutan di beberapa wilayah, saat tekanan internasional menyerukan agar semua pihak mundur.
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan, pemerintah Ethiopia harus benar-benar menunjukkan bahwa gencatan senjata untuk mengatasi bencana kemanusiaan.
Thomas-Greenfield mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk memanfaatkan momen gencatan senjata. Apabila gencatan senjata ini gagal, maka akan ada konsekuensi yang menghancurkan Ethiopia dan Tanduk Afrika.
"Saya memperingatkan bahwa setiap penolakan akses bantuan bukanlah indikasi gencatan senjata kemanusiaan, tetapi dari pengepungan," ujarnya.
Duta Besar Ethiopia untuk PBB, Taye Atske Selassie Amde, mengatakan, tujuan gencatan senjata bukan untuk mengepung, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Amde mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa, gencatan senjata diumumkan untuk meningkatkan akses bantuan. Dia mengatakan pemerintah berharap gencatan senjata juga bisa memicu dialog.
"Seharusnya ini mendorong teman-teman kita untuk memberikan dukungan dan mengurangi tekanan yang tidak membantu," kata Amde.
Kepala urusan politik dan perdamaian PBB, Rosemary DiCarlo, mengatakan, pasukan Eritrea telah ditarik ke daerah-daerah yang berdekatan dengan perbatasan. Sementara pasukan dari wilayah tetangga Amhara, tetap berada di daerah Tigray barat yang mereka rebut.
"Singkatnya, ada potensi untuk lebih banyak konfrontasi dan penurunan cepat dalam situasi keamanan, yang sangat memprihatinkan," kata DiCarlo.
Sementara Rusia dan Cina tidak keberatan dengan pertemuan publik Dewan Keamanan di Tigray pada Jumat. Mereka mengatakan bahwa konflik itu adalah urusan internal Ethiopia. Rusia dan Cina memiliki hak veto dewan, bersama dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.
"Kami percaya bahwa campur tangan Dewan Keamanan dalam menyelesaikannya adalah kontraproduktif," ujar Duta Besar Rusia untuk PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika