REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi pada Jumat (2/7) mengumumkan bahwa pemerintah Yaman dan kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) telah menyepakati mekanisme untuk menghentikan eskalasi antara kedua belah pihak.
Sebuah pernyataan Saudi yang dikutip oleh Saudi Press Agency mengatakan "perwakilan pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan (STC) bertemu di Riyadh untuk membahas upaya berkelanjutan untuk mendorong penerapan perjanjian Riyadh."
Perjanjian Riyadh ditandatangani pada 5 November 2019 antara pemerintah Yaman dan STC, dan mencakup beberapa ketentuan politik, keamanan, dan ekonomi seperti pembentukan pemerintah Yaman baru dengan partisipasi STC dan integrasi milisi Yaman ke dalam pasukan pemerintah Yaman.
Arab Saudi meminta kedua belah pihak untuk mengesampingkan perbedaan dan tetap berpegang pada kepentingan bersama untuk terus menerapkan ketentuan perjanjian untuk menyatukan rakyat Yaman dan menghentikan pertumpahan darah.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yaman Ahmed bin Mubarak menyambut baik pernyataan Arab Saudi tentang kesepakatan Riyadh.
"Kami menyambut baik pernyataan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, yang mencakup pesan yang jelas untuk menghormati komitmen yang disepakati untuk menghentikan eskalasi dan mempersiapkan kembalinya pemerintah Yaman ke Aden dengan cepat," cuit bin Mubarak di Twitter.
STC belum mengomentari pernyataan tersebut.
Perjanjian Riyadh bertujuan untuk mengakhiri perbedaan dan perselisihan antara pemerintah Yaman dan STC untuk fokus menghadapi kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman. Pada 28 Juli 2020, Koalisi Arab mengumumkan proposal untuk mempercepat implementasi Perjanjian Riyadh di mana separatis Yaman STC menyerahkan pemerintahan sendiri yang diklaim secara sepihak di wilayah selatan.
Perjanjian Riyadh mencakup 29 istilah untuk menangani situasi politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di provinsi selatan Yaman. Namun, kedua belah pihak saling menyalahkan karena tidak mematuhi kesepakatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
