REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Rusia kembali menawarkan vaksin Covid-19 kepada Korea Utara (Korut). Penawaran itu dilakukan di tengah laporan kelaparan ekstrem yang dialami warga Korut akibat ketatnya penerapan karantina wilayah (lockdown).
Dilaporkan laman BBC, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Rabu (7/7) mengatakan, negaranya telah menawarkan vaksin kepada Korut pada beberapa kesempatan. Namun, Pyongyang masih mengabaikannya. Lavrov mengulangi tawaran tersebut jika Korut membutuhkannya.
Rusia sebelumnya sudah mengatakan kepada Korut bahwa tidak semua orang dapat menanggung atau hidup di bawah penerapan lockdown ketat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain Rusia, beberapa negara lain, termasuk Jepang dan Korea Selatan (Korsel), juga sempat menawarkan vaksin ke Korut.
Meski telah ditawarkan oleh sejumlah negara, terdapat beberapa keraguan mengenai kapasitas Korut untuk menyimpan vaksin dan mendistribusikannya. Pada Mei lalu, inisiatif berbagi vaksin global, Covax, mengatakan pihaknya menunda pengiriman hampir dua juta dosis vaksin AstraZeneca ke Korut tanpa batas waktu. Covax mengungkapkan keputusan itu diambil dengan alasan kurangnya kesiapan teknis pada Pyongyang.
Sejauh ini, negeri yang dipimpin Kim Jong-un itu mengklaim belum menemukan satu pun kasus Covid-19. Klaim itu diragukan para ahli kesehatan. Tanpa vaksin, belum jelas bagaimana atau kapan Korut bisa melonggarkan pembatasan perbatasan dan mengizinkan makanan serta bantuan masuk ke negara tersebut.
Sanksi perdagangan internasional diyakini akan semakin menekan pasokan makanan ke Korut. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), mengungkapkan, Korut dapat menghadapi kekurangan makanan signifikan pada awal bulan depan.
Dalam sebuah laporan, FAO memproyeksikan Korut tidak akan mampu menghasilkan cukup biji-bijian seperti gandum dan beras untuk memberi makan penduduknya tahun ini. “Tanpa impor komersial dan/atau bantuan pangan, keluarga (di Korut) dapat mengalami masa sulit dari Agustus hingga Oktober,” kata FAO dalam laporannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika