Direktur BIRD, Sayed Ahmed Alwadaei, mengatakan, pemerintah Inggris memiliki kewajiban untuk berbicara menentang ketidakadilan dan penyiksaan yang digunakan di Bahrain. Alwadaei menambahkan, Bahrain tidak memberikan jadwal pelaksanaan eksekusi, sehingga para tahanan dapat dieksekusi kapan saja. Hal ini menyebabkan tahanan dan keluarga mereka merasa tertekan.

“Setelah melatih lembaga yang memfasilitasi hukuman mati terhadap tahanan politik seperti Muhammad Ramadan dan Hussein Ali Moosa, pemerintah Inggris memiliki kewajiban moral untuk berbicara menentang ketidakadilan ini sebelum terlambat," ujar Alwadaei.

Awal tahun ini, puluhan anggota parlemen Inggris menyerukan pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Bahrain. Mereka juga mendesak agar pemerintah Inggris  mendukung pembebasan tahanan politik di Bahrain.

Human Rights Watch juga telah menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain. Mereka mengatakan, kondisi kesehatan dan kebersihan di penjara Bahrain yang penuh sesak telah menjafi masalah serius, terutama ketika pandemi virus corona. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika