REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan AS 'sangat prihatin' dengan kudeta militer di Myanmar. Ia mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk mengambil tindakan demi mengakhiri kekerasan dan mengembalikan demokrasi di negara itu.
Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menjadi garda depan dalam upaya diplomasi sejak negara anggotanya Myanmar mengalami gejolak politik usai kudeta 1 Februari lalu.
Pada Rabu (14/7) juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price dalam video konferensi dengan menteri-menteri luar negeri ASEAN menyebut Blinken mendesak ASEAN segera 'ambil tindakan' pada konsensus lima poin yang sudah disepakati bulan April.
Myanmar mengalami krisis setelah militer menggulingkan pemerintahan yang sah. Ratusan pengunjuk rasa anti-kudeta tewas dibunuh pasukan keamanan dan ribuan orang ditahan. Aksi mogok kerja telah melumpuhkan pemerintahan dan berbagai konflik pecah di daerah-daerah perbatasan.
Price mengatakan Blinken meminta semua yang ditahan dengan 'sewenang-wenang' di Myanmar segera dibebaskan. Setelah itu proses transisi menuju demokrasi kembali dilakukan.
Price menambahkan Blinken juga menekankan AS menolak 'klaim maritim tak sah' China di Laut Cina Selatan. Ia mengatakan Washington 'bersama dengan negara-negara Asia Tenggara yang menghadapi koersi China'.