REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Sejumlah pakar kesehatan mengatakan bahwa Myanmar berpotensi berada di ambang bencana akibat infeksi virus Corona jenis baru (Covid-19) yang melonjak di tengah gelombang ketiga wabah di negara itu.
Junta militer disalahkan karena membiarkan sistem perawatan kesehatan nasional di Myanmar hancur. Jumlah kasus Covid-19 di negara Asia Tenggara itu meningkat 5.860 dalam 24 jam terakhir, menjadikan total kasus sejak awal pandemi adalah 246.663.
Setidaknya 5.814 telah meninggal di Myanmar, termasuk lebih dari 2.200 dalam tiga minggu pertama bulan ini. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) baru-baru ini menetapkan Myanmar sebagai negara tingkat 4 Covid-19, peringkat yang paling berbahaya.
Sementara itu, rumah sakit negara beroperasi pada kapasitas maksimum dan menolak semua kecuali yang sakit parah. Banyak pasien Covid-19 yang harus puas dengan perawatan di rumah. Namun kekurangan telah membuat keluarga berebut untuk mendapatkan pasokan medis dasar, termasuk oksigen yang dibutuhkan.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Medis Myanmar pada 19 Juli memperingatkan bahwa pandemi saat ini sangat mempengaruhi kesehatan dan ekonomi masyarakat di negara itu secara keseluruhan dan harus ditangani melalui pendekatan yang baru.
Than Naing Soe, juru bicara Kementerian Kesehatan dan Olahraga Myanmar, baru-baru ini meminta 54 juta warga Myanmar untuk mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk mengendalikan wabah. Ia juga menyebut bahwa pemerintah telah membeli vaksin dan mulai meluncurkan ke publik pada Kamis (22/7). “Kita semua harus bekerja sama untuk menghentikan ini. Hanya dengan begitu masalah ini dapat diatasi dengan sukses,” ujar, Soe, dilansir RFA, Kamis (27/7).
Soe mengatakan 16 juta orang diperkirakan akan menerima vaksinasi tahun ini, dengan lebih dari setengah penduduk negara itu berusia di atas 18 tahun. Hanya 10 persen dari tujuan itu yang tercapai pada akhir Juli.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 19 Juli lalu bahwa diperkirakan hanya sekitar 20 persen populasi Myanmar yang akan divaksinasi penuh pada akhir 2021 menurut pedoman imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Myanmar dilanda krisis dan kekacauan sejak militer mengambilalih kekuasaan dari pemerintahan sipil dalam kudeta yang dilakukan pada 1 Februari. Sejak saat itu, puluhan ribu orang, termasuk banyak profesional kesehatan, telah meninggalkan pekerjaan mereka untuk bergabung dengan Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM) nasional yang menentang aturan junta.
Seorang dokter di Mandalay mengatakan bahwa tidak akan mudah untuk mengendalikan wabah terbaru di bawah kepemimpinan militer. Bahkan ia menuturkan bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa sangat sulit mengendalikan pandemi. “Tetapi dalam situasi seperti kita, di mana militer telah merebut kekuasaan tanpa dukungan dari rakyat, itu akan menjadi sangat sulit,” jelas dokter tersebut dalam kondisi anonimitas.
Pekan lalu, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, meminta masyarakat internasional untuk turun tangan. Ledakan kasus Covid-19, termasuk varian delta, runtuhnya sistem perawatan kesehatan di negara itu, dan ketidakpercayaan yang mendalam dari orang-orang terhadap apapun yang terkait dengan junta militer, adalah badai faktor yang sempurna yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa secara signifikan, tanpa bantuan darurat dari komunitas internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
