REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan akan melarang orang yang tidak divaksinasi memasuki fasilitas pemerintah, swasta, menghadiri acara, dan menggunakan transportasi umum mulai 1 Agustus, Ahad (25/7). Larangan berlaku untuk pekerja atau mereka yang memiliki urusan tertentu.
Kemudian, semua kegiatan ekonomi, komersial, budaya, rekreasi, dan olahraga akan dibatasi untuk warga dan penduduk yang menerima salah satu vaksin Covid-19 yang disetujui.
Fasilitas pendidikan pemerintah dan swasta juga harus melarang masuk bagi individu yang belum menerima vaksin meskipun memenuhi syarat untuk menerima dosis. Saat ini, Kerajaan telah menyetujui vaksin Moderna, Pfizer-BioNtech, dan Oxford-AstraZeneca.
Kementerian Urusan Kota dan Pedesaan menyatakan, individu yang belum disuntik vaksin tidak akan diizinkan memasuki mal, pusat perbelanjaan, toko ritel, dan pasar. Warga dan penduduk juga perlu menunjukkan bukti vaksin untuk diizinkan masuk fasilitas itu.
Seperti dikutip dari Al Arabiya, semua warga negara akan diminta untuk menerima dua dosis vaksin virus Corona sebelum bepergian ke luar Kerajaan, mulai dari 9 Agustus. Larangan masuk untuk orang yang tidak divaksinasi sejalan dengan upaya Kerajaan untuk memastikan bahwa semua orang yang tinggal di negara itu menerima vaksin Covid-19.
Kementerian Dalam Negeri mendesak masyarakat untuk terus mematuhi tindakan pencegahan bahkan jika mereka telah divaksinasi. Hingga Sabtu (24/7), lebih dari 24 juta dosis vaksin virus Corona telah diberikan di seluruh Arab Saudi.
Lebih dari 587 pusat vaksinasi telah didirikan di seluruh negeri untuk memastikan semua warga dan penduduk memiliki akses ke fasilitas terdekat. Orang-orang juga dapat menerima vaksin secara gratis di beberapa apotek di seluruh Arab Saudi.
Lebih dari 1 juta dosis vaksin Covid-19 telah diberikan kepada orang-orang berusia antara 12 dan 18 sejauh ini. Menurut Kementerian Kesehatan, Arab Saudi berada di peringkat di antara negara-negara terbaik di dunia dalam hal vaksinasi dan tingkat cakupan karena lebih dari setengah populasi di Kerajaan telah diinokulasi dengan setidaknya satu dosis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika