REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS— Uni Eropa mendesak semua aktor politik di Tunisia untuk menghormati konstitusi dan menghindari kekerasan. Pasukan keamanan Tunisia memblokir pintu masuk gedung parlemen usai Presiden menangguhkan legislatif dan memecat Perdana Menteri.
"Kami mengikuti dengan dekat perkembangan terbaru di Tunisia," kata juru bicara Komisi Eropa seperti dikutip Aljazirah, Senin (26/7).
"Kami meminta semua aktor Tunisia untuk menghormati konstitusi, institusi, dan supremasi hukum, kami juga meminta mereka untuk tetap tenang dan menghindari segala bentuk kekerasan demi menjaga stabilitas negara," tambahnya.
Rakyat Tunisia turun ke jalan untuk memprotes masalah ekonomi dan krisis virus Corona. Pengunjuk menyambut keputusan Presiden Kais Saied memecat Perdana Menteri dan membekukan parlemen dengan suka cita.
Namun kritikus mengatakan langkah Saeid mengancam demokrasi Tunisia yang masih muda. Tetapi pembubaran parlemen memang salah satu tuntutan pengunjuk rasa.
Ahad (25/7) kemarin pengunjuk rasa turun ke jalan, mengabaikan peraturan pembatasan sosial virus corona dan terik matahari. Demonstran yang sebagian besarnya anak muda berteriak 'turun' dan menuntut pemilihan umum lebih cepat serta reformasi ekonomi.
Tunisia mengalami kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun dan karantina virus corona memperburuk keadaan. Tunisia mengalami salah satu wabah terburuk di Afrika. Presiden mengatakan dia memecat perdana menteri dan menangguhkan legislatif karena khawatir dengan kekerasan di masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
