REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Partai Republik Tunisia pada Senin (26/7) mengecam keputusan Presiden Kais Saied untuk membubarkan pemerintah dan menangguhkan parlemen yang dianggap sebagai “kudeta” terhadap konstitusi negara.

Pada Ahad (25/7), Saied menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi, serta membekukan parlemen dan mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru.

"Kami menolak keputusan ini, yang merupakan kudeta yang jelas terhadap konstitusi, dan kembali ke kekuasaan satu orang yang mutlak," kata partai itu dalam sebuah pernyataan.

Partai tersebut meminta presiden Tunisia untuk mencabut keputusannya, serta “mematuhi legitimasi dan mencari solusi untuk krisis negara dalam mekanisme demokrasi dan konstitusi”.

Dalam pidatonya pada Ahad (25/7), presiden Tunisia mengatakan dia akan menangguhkan kekebalan semua anggota parlemen dan mengambil alih kantor kejaksaan. Presiden juga mempersilahkan tentara turun ke jalanan di ibu kota setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri Tunisia Hichem Mechichi dan Ketua Parlemen Rached Ghannouchi.

Menurut koresponden Anadolu Agency, militer dan polisi Tunisia mendirikan penghalang di jalan-jalan menuju parlemen di ibu kota Tunis untuk memisahkan antara pendukung dan penentang presiden Tunisia. Bentrokan meletus antara oposisi dan pendukung presiden di tengah bentrokan dan lempar batu di sekitar markas parlemen. Sejumlah orang mengalami cedera dalam insiden kekerasan tersebut.

Ghannouchi juga menggambarkan keputusan Saied sebagai "kudeta penuh" terhadap konstitusi Tunisia, revolusi, dan kebebasan di negara itu. Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara Arab yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara negara-negara Arab lainnya yang juga menyaksikan revolusi rakyat yang menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika