REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS - Presiden Tunisia Kais Saied memberhentikan beberapa pejabat tinggi negara pada Selasa, menurut sebuah buletin negara.

Buletin itu memuat keputusan terakhir presiden tentang pemecatan pejabat negara yang telah berlangsung sejak Minggu.

Mereka yang diberhentikan dari tugasnya antara lain direktur dewan perdana menteri, sekretaris jenderal pemerintah, dan penasihat perdana menteri.

Pada Minggu, Saied membubarkan pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru.

Langkah itu ditolak oleh sebagian besar blok parlemen Tunisia, termasuk Ennahda, Heart of Tunisia, Koalisi Martabat, dan Gerakan Rakyat.

Menyusul keputusan Saied, Ketua Parlemen Rached Ghannouchi menggambarkan langkah presiden sebagai "kudeta penuh" terhadap konstitusi Tunisia, revolusi, dan kebebasan di negara itu.

Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara sekelompok negara Arab yang mengalami revolusi rakyat yang menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk Mesir, Libya dan Yaman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika