REPUBLIKA.CO.ID,  JOHANNESBURG -- Parlemen Afrika Selatan (Afsel) mengatakan Presiden Cyril Ramaphosa memberi wewenang untuk menggunakan 1.495 personel pasukan militer untuk membantu negara tetangga Mozambik. Negara itu sedang berperang melawan pemberontak yang memiliki asosiasi dengan ISIS.

Pengerahan Pasukan Pertahanan Nasional Afrika Selatan (SANDF) disetujui setelah blok negara-negara Afrika bagian selatan (SADC) menyetujui pengerahan pasukan ke Mozambik bulan lalu. Tujuannya untuk mengakhiri konflik yang terjadi sejak 2017 dan telah menewaskan ribuan orang.

Dalam surat yang disampaikan ketua parlemen Afsel, Rabu (28/7) Ramaphosa mengatakan personil SANDF dapat digunakan dari tanggal 15 Juli hingga 15 Oktober. Total biaya yang dikeluarkan diperkirakan sekitar 984 juta rand atau 66,3 juta dolar AS.  

Dalam surat tersebut Ramaphosa menyatakan dengan spesifik memberi wewenang pengerahan anggota SANDF. Ia tidak mengungkapkan berapa banyak tentara yang akan ditugaskan di wilayah Mozambik.

Konflik yang terjadi di utara Provinsi Cabo Delgado, Mozambik telah memaksa ratusan ribu orang mengungsi. Proyek gas alam yang dipimpin perusahaan Prancis Total Energies juga terpaksa terhenti.

SADC memberi wewenang pada negara anggotanya mengerahkan pasukan mereka untuk berjaga-jaga. Blok itu tidak mengungkapkan berapa banyak pasukan yang akan dilibatkan.

Dalam suratnya Ramaphosa mengatakan militer Afsel akan membantu Mozambik melawan 'aksi terorisme dan kekerasan ekstremis yang berdampak di wilayah Cabo Delgado'.

Ikuti Whatsapp Channel Republika