Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan, terpilihnya Raisi sebagai presiden baru Iran merupakan pukulan bagi hak asasi manusia. Mereka menyerukan agar pihak berwenang membuka penyelidikan atas peran Raisi yang terlibat dalam eksekusi di luar hukum terhadap ribuan tahanan politik pada 1988.
Iran tidak pernah mengakui eksekusi massal dan Raisi tidak pernah secara terbuka membahas tuduhan tentang perannya. Beberapa ulama mengatakan pengadilan itu adil, dan memuji penghapusan oposisi bersenjata pada awal revolusi Islam 1979.
"Kami terus menyerukan agar Ebrahim Raisi diselidiki atas keterlibatannya dalam kejahatan masa lalu dan yang sedang berlangsung di bawah hukum internasional, termasuk oleh negara-negara yang menjalankan yurisdiksi universal," ujar Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard.
Hal yang sama juga disuarakan oleh Wakil Direktur Timur Tengah Human Right Watch, Michael Page. Dia mengatakan, pihak berwenang Iran membuka jalan bagi Raisi ntuk menjadi presiden melalui penindasan dan pemilihan yang tidak adil.
"Sebagai kepala Kehakiman yang represif Iran, Raisi mengawasi beberapa kejahatan paling keji dalam sejarah Iran baru-baru ini, yang pantas diselidiki dan dipertanggungjawabkan daripada pemilihan jabatan tinggi," ujar Page.
Pada Juni lalu, Raisi untuk pertama kalinya membahas soal kaitan dirinya dengan eksekusi massal tahanan politik pada 1988. Eksekusi itu dilakukan ketika ia menjadi wakil jaksa Teheran.
Kelompok hak asasi menyatakan bahwa, tak lama setelah perang Iran-Irak berakhir, Raisi adalah salah satu anggota "komisi kematian" yang memerintahkan penghilangan dan eksekusi ribuan tahanan. Tahanan yang dieksekusi sebagian besar merupakan anggota Mujaheddin-e-Khalq (MEK), yaitu sebuah organisasi yang mendorong perubahan rezim. Ketika itu, kelompok MEK memimpin serangan militer di Iran.
Dalam konferensi pers pada Senin (21/6), Raisi ditanya tentang keterlibatan dirinya dalam perintah eksekusi tahanan tersebut. Namun Raisi tidak secara langsung mengkonfirmasi atau menyangkal tuduhan tersebut.
“Semua yang saya lakukan selama menjabat adalah untuk membela hak asasi manusia,” kata Raisi, dilansir Aljazirah.
Sebagai jaksa dan dalam kapasitas lainnya, Raisi merasa "bangga” karena selalu membela hak asasi manusia. Kini ketika Raisi menjadi presiden, ia berjanji akan terus membela hak asasi manusia.
“Jika seorang ahli hukum, hakim atau jaksa telah membela hak-hak orang dan keamanan masyarakat, dia harus dipuji dan didorong untuk menjaga keamanan orang dari serangan dan ancaman," kata Raisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
