REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Implementasi lima poin konsensus Myanmar menjadi fokus pembahasan pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN (AMM) secara virtual, Senin (2/8). Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menghadiri pertemuan tersebut dari Washington DC, Amerika Serikat (AS).
"Isu mengenai implementasi lima poin konsensus atau terutama mengenai terkait dengan isu penunjukkan special envoy menjadi pembahasan utama," ujar Menlu dalam konferensi pers virtual, Senin.
Pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan ASEAN Leaders Meeting di Jakarta April lalu. Dalam pandangan mewakili Indonesia, Menlu Retno menyampaikan kekecewaan bahwa dalam 100 hari sejak pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta, lima poin konsensus belum ada yang terlaksana.
Indonesia menilai sampai saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi lima poin konsensus tersebut. Menlu menegaskan, bahwa Indonesia berharap agar Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukkan special envoy atau utusan khusus.
"Utusan Khusus harus dapat segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN, dan harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh baik terkait dengan pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan selama menjalankan tugasnya di Myanmar," ujar Menlu Retno dalam pertemuan AMM.
Indonesia mendesak kembali agar implementasi lima poin konsensus Myanmar dapat segera dilakukan. Sebab menurutnya, keterhambatan implementasi tersebut tidak membawa kebaikan bagi ASEAN.
Menlu Retno menyampaikan pada pertemuan tersebut bahwa Indonesia mengharapkan pertemuan para Menlu ASEAN kali ini dapat memutuskan mengenai penunjukkan utusan khusus sesuai usulan ASEAN. Utusan khusus juga harus disertai mandat yang jelas serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh pada utusan tersebut dalam menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, Menlu Retno menekankan kepada para Menlu yang menghadiri pertemuan AMM untuk tidak membiarkan penderitaan rakyat Myanmar. Bantuan kemanusian ditekankan saat ini untuk rakyat Myanmar yang telah mengalami pergolakan politik di negara ASEAN tersebut.
"Oleh karena itu, RI mengusulkan ASEAN segera mengambil langkah pemberian bantuan kemanusiaan termasuk untuk perempuan dan nak-anak," ujarnya.
Konsensus lima poin yang disepakati oleh negara ASEAN pada April lalu, di antaranya menyerukan diakhirinya kekerasan, pembicaraan politik, dan penunjukan utusan khusus regional serta mengizinkan bantuan kemanusiaan.
Militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari dengan tudingan kecurangan pada partai Suu Kyi. Namun belum menghasilkan bukti yang kredibel untuk mendukung klaimnya.
Pasukan militer secara brutal menekan protes damai yang dilakukan untuk menentang kudeta. Militer menembakkan peluru tajam ke kerumunan dan melakukan gelombang penangkapan. Hingga Senin (2/8) sekurangnya lebih dari 900 orang telah tewas dalam tindakan keras tersebut, menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika