REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Indonesia mengutuk serangan terhadap kompleks utama PBB di kota Herat, Afghanistan. Serangan terjadi pada Jumat (30/7) lalu.
"Serangan terhadap PBB dan personelnya bertentangan dengan hukum internasional," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam akun Twitter resmi, Senin (2/8).
"Pelaku harus diproses secara hukum, dan doa kami menyertai keluarga korban," tambah Kemenlu.
Milisi anti-pemerintah di Afghanistan menyerang kompleks utama PBB di ibu kota Provinsi Herat Jumat lalu.
Menurut Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA), sekurangnya satu penjaga keamanan tewas.
Kompleks tersebut diserang granat berpeluncur roket dan tembakan. Serangan terjadi beberapa jam setelah milisi Taliban menembus jauh ke dalam kota Herat, dan terjadi bentrokan hebat dengan pasukan keamanan Afghanistan di dekat markas provinsi UNAMA.
Serangan Jumat juga terjadi ketika pasukan asing pimpinan Amerika Serikat (AS) mendekati penarikan penuh pasukan.
Sedangkan pasukan keamanan Afghanistan berjuang untuk menahan milisi Taliban di tiga ibu kota provinsi utama.
Dalam sebuah pernyataan setelah serangan Jumat, PBB mengatakan pihaknya segera berusaha untuk membangun gambaran lengkap dari serangan dan telah melakukan kontak dengan pihak-pihak terkait.
Namun belum jelas siapa yang menyerang kompleks itu. Meski seorang pejabat keamanan Barat mengatakan kepada Reuters bahwa semua kompleks diplomatik di kota itu dalam siaga tinggi.
UNAMA mengatakan serangan itu terhadap pintu masuk kompleks yang ditandai dengan jelas sebagai fasilitas PBB. "Serangan terhadap PBB ini sangat disesalkan dan kami mengutuknya dengan keras," kata Deborah Lyons, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan.
UNAMA mengatakan tidak ada personel PBB yang terluka. Sementara As juga turut mengutuk serangan terhadap kompleks PBB tersebut.
"Amerika Serikat mengutuk keras serangan terhadap kompleks PBB di Herat," kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan. Dia juga mengulangi seruan Amerika Serikat untuk pengurangan kekerasan di Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika