REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Duta Besar Myanmar untuk PBB mengirimkan surat ke Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia mengatakan bulan lalu militer Myanmar melakukan pembantaian di barat laut negara itu.

Misi Myanmar di PBB itu kemudian mengunggah suratnya di media sosial Facebook. Pada Kamis (5/8), Voice of Amerika melaporkan dalam surat tersebut Kyaw Moe Tun menulis tentara menyiksa dan membunuh 16 orang pria di sebuah desa di Kota Madya Kani pada awal Juni lalu.

Diperkirakan sekitar 10 ribu orang terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Kyaw Moe Tun menambahkan pada akhir bulan ditemukan 13 jenazah di desa  Zee Pin Twin setelah terjadi bentrokan antara pasukan keamanan dan pejuang setempat.

Ia menambahkan 11 orang dibunuh dan dibakar di desa Kyetchaung Taw Taik. Duta Besar itu mewakili pemerintah sipil yang diguling pemerintah bulan Februari lalu.

Militer kemudian memecatnya tapi PBB tidak mengakui kudeta militer dan ia tetap menjadi perwakilan Myanmar di PBB. Kyaw Moe Tun mendesak Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk menjatuhkan embargo senjata ke militer Myanmar.

"Sudah waktunya mengambil tindakan yang menentukan pada krisis ini dengan urgensi yang sepantasnya," tulis Kyaw Moe Tun dalam suratnya tersebut.

"Tidak ada tanda-tanda kekejian, pembunuhan dan penangkapan yang dilakukan militer akan mereda, kami menuntut intervensi humanitarian dari masyarakat internasional sebelum terlambat," tambahnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Kyaw Moe Tun juga mengatakan ada laporan ancaman terhadapnya meningkat. Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) pun meningkatkan keamanannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika