Wacana Wajib Vaksin Bagi Militer di AS Tuai Pro-Kontra

REPUBLIKA.CO.ID, SAN DIEGO -- Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang meminta Pentagon mempertimbangkan penambahan vaksin Covid-19 ke dalam suntikan wajib militer menuai pro-kontra. Sebagian prajurit setuju divaksin, sebagian lagi menolak hingga bersedia disanksi.

Mantan pengacara Angkatan Darat Greg T. Rinckey telah menerima banyak telepon panggilan. Firma hukumnya, Tully Rinckey, telah mendengar dari ratusan tentara, Marinir, dan pelaut yang ingin mengetahui hak-hak mereka dan apakah mereka dapat mengambil tindakan hukum jika diperintahkan untuk disuntik virus corona.

Baca Juga

"Banyak tentara AS telah menghubungi kami dengan mengatakan, 'Saya tidak ingin vaksin yang belum teruji, saya tidak yakin itu aman, dan saya tidak percaya vaksin pemerintah. Apa hak saya?'" kata Rinckey dilansir dari ABC7 pada Ahad (8/8).

Umumnya, hak mereka dibatasi karena vaksin secara luas dipandang penting bagi militer untuk menjalankan misinya. Ini mengingat anggota militer sering makan, tidur, dan bekerja dalam jarak dekat.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bekerja cepat untuk membuat vaksin Covid-19 wajib bagi personel militer. Ia berharap Biden mengesampingkan Undang-undang Federal yang mengharuskan individu diberi pilihan jika vaksin tidak sepenuhnya berlisensi.

Biden juga telah mengarahkan agar semua pekerja federal divaksinasi atau sering menghadapi pengujian dan pembatasan perjalanan. Rinckey mengatakan pengabaian itu akan menempatkan militer pada landasan hukum yang lebih kuat. Sehingga, dapat menghindari pertempuran di pengadilan yang dihadapinya ketika mengamanatkan vaksin antraks untuk pasukan pada 1990-an. Saat itu, vaksin tidak sepenuhnya disetujui oleh administrasi Makanan dan Obat-obatan federal (FDA).

Ketidakpercayaan di antara beberapa anggota militer mencerminkan perasaan publik yang lebih luas tentang vaksin Covid-19, yang dengan cepat disahkan untuk penggunaan darurat. Ini disebabkan dari masalah program antraks.

Puluhan tentara menolak untuk mengambil vaksin itu. Beberapa meninggalkan dinas militer. Yang lain didisiplinkan. Beberapa di antaranya diadili di pengadilan militer dan dikeluarkan dari militer dengan pemecatan tidak terhormat.

Pada 2003, seorang hakim federal setuju dengan anggota militer yang mengajukan gugatan. Isinya menyatakan bahwa militer tidak dapat memberikan vaksin yang belum sepenuhnya dilisensikan tanpa persetujuan mereka, dan menghentikan program tersebut.

Pentagon memulainya kembali pada tahun 2004 setelah FDA mengeluarkan persetujuan. Tetapi hakim menghentikannya lagi setelah memutuskan FDA tidak mengikuti prosedur. Akhirnya FDA mengeluarkan persetujuan yang tepat untuk vaksin tersebut, dan program itu diaktifkan kembali secara terbatas untuk pasukan di lokasi berisiko tinggi.

Menurut Pentagon, lebih dari 1 juta tentara AS divaksinasi penuh, dan lebih dari 237.000 telah mendapatkan setidaknya satu suntikan. Ada sekitar 2 juta pasukan tugas aktif, pasukan penjaga dan cadangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika