REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Seorang pejabat senior PBB pada Senin (9/8) mengatakan pihaknya "sangat prihatin" atas situasi yang memburuk di Afghanistan di mana pertempuran antara Taliban dan pasukan pemerintah meningkat ketika pasukan asing meninggalkan negara itu pada 11 September.
“Saya sangat prihatin dengan situasi yang memburuk di Afghanistan di mana lebih dari 1.000 orang tewas atau terluka karena serangan yang membabi buta terhadap warga sipil di provinsi Hilmand, Kandahar, dan Hirat pada bulan lalu,” kata Martin Griffiths, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat.
Dalam sebuah pernyataan, Griffiths mengatakan bahwa anak-anak, perempuan dan laki-laki Afghanistan menderita dan dipaksa untuk hidup dengan kekerasan, ketidakstabilan, dan ketakutan setiap hari.
"Ada kekhawatiran besar bagi kelangsungan hidup perempuan dan hak asasi manusia," kata dia.
Griffiths menambahkan bahwa perang dan pengungsian selama 40 tahun, ditambah dengan guncangan iklim dan pandemi Covid-19, telah menyebabkan hampir separuh penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan darurat.
Dia bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan anggota Dewan Keamanan juga mengutuk keras serangan terhadap warga sipil, dan menyerukan gencatan senjata.
Griffiths mengingatkan semua pihak yang berkonflik akan kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional, termasuk tanggung jawab mereka untuk melindungi warga sipil dan memastikan akses bagi organisasi kemanusiaan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan.
Taliban terus memperluas kendali ke pusat-pusat kota setelah merebut distrik-distrik administratif yang kecil dalam beberapa pekan terakhir. Setidaknya delapan ibu kota provinsi – Samangan Qala-e-Nau, Lashkargah, Zaranj, Sheberghan, Kunduz, Taluqan dan Sar-e-Pul – telah dikuasai oleh kelompok itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika