REPUBLIKA.CO.ID, KARACHI -- Pakistan menolak tuduhan dari Afghanistan selama pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait meningkatnya kekerasan di Afghanistan.
Otoritas Pakistan juga menyebut pernyataan Afghanistan "tidak berdasar" dan "menyesatkan."
Islamabad juga menyesalkan permintaannya untuk menghadiri pertemuan tersebut ditolak oleh India – ketua DK PBB yang baru terpilih – meski Pakistan merupakan bagian penting dari proses perdaiaman Afghanistan.
Pertemuan mendesak DK PBB itu diadakan pada Jumat untuk membahas meningkatnya kekerasan di Afghanistan setelah Menteri Luar Negeri Afghanistan Mohammed Haneef Atmar berbicara dengan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.
Ghulam Isaczai, utusan Kabul untuk PBB, menuduh Islamabad terus menyediakan "tempat aman" bagi Taliban, dan menambahkan pasokan dan dukungan logistik untuk kelompok garis keras itu.
Di sisi lain Islamabad, yang terus memainkan peran penting dalam membujuk Taliban untuk mengikuti pembicaraan langsung dengan AS dan pemerintah Kabul, tidak diundang ke pertemuan itu meski negara itu melayangkan permintaan resmi.
Pakistan menyebut perwakilan Afghanistan menyebarkan disinformasi dan melontarkan tuduhan tak berdasar terhadap Pakistan dengan maksud untuk menyesatkan masyarakat internasional dengan pernyataannya di DK PBB.
"Pakistan dengan tegas menolak tuduhan ini. Posisi Pakistan dalam masalah ini telah disampaikan kepada anggota Dewan Keamanan," tambah pernyataan dari Islamabad.
"Kami dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik di Afghanistan dan penyelesaian politik yang dinegosiasikan adalah satu-satunya jalan ke depan untuk perdamaian dan keamanan yang tahan lama di negara itu," kata pernyataan itu.
Upaya "konstruktif" Pakistan dengan dukungan masyarakat internasional telah menghasilkan pencapaian penting dalam proses perdamaian Doha, termasuk perjanjian damai AS-Taliban dan dimulainya negosiasi intra-Afghanistan berikutnya.
Kekerasan telah meningkat di seluruh Afghanistan sejak Mei ketika AS dan pasukan asing lainnya mulai menarik diri dari negara yang dilanda perang itu, yang dijadwalkan akan selesai pada 31 Agustus.
Taliban, yang telah menguasai sebagian besar Afghanistan, baru-baru ini mengalihkan perhatian mereka ke kota-kota besar negara itu dengan menguasai beberapa ibu kota provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
