REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Panglima perang Libya Khalifa Haftar pada Senin (9/8) mengatakan milisinya tidak akan tunduk pada pemerintah Libya saat ini. Dia juga menegaskan bahwa mereka hanya akan berurusan dengan otoritas yang dipilih langsung oleh rakyat.

Haftar, yang berbasis di timur Kota Benghazi, menambahkan bahwa milisinya akan menghalangi setiap upaya kota untuk bekerja sama dengan otoritas Libya saat ini. Pada Juni 2020, milisi Haftar menghadapi kekalahan besar dan melarikan diri dari daerah-daerah yang sebelumnya dikuasainya di Libya Barat.

Pada 5 Februari, dalam perundingan yang dimediasi PBB, kelompok politik Libya sepakat membentuk pemerintah persatuan sementara hingga pemilihan umum Desember 2021. Dalam kesempatan yang sama, mereka juga menunjuk Abdul Hamid Dbeibeh sebagai perdana menteri dan menugaskannya untuk membentuk pemerintahan baru.

Libya berharap langkah itu akan mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak terbunuhnya penguasa Libya, Muammar Khaddafi, pada 2011.

*Ditulis oleh Ahmed Asmar

Ikuti Whatsapp Channel Republika