Pemimpin dunia, kelompok lingkungan dan pemangku kebijakan bereaksi dramatis terhadap laporan Panel Antarnegara Tentang Perubahan Iklim PBB (IPCC) yang menyimpulkan kenaikan rata-rata suhu Bumi sebesar 1,5 derajat Celcius sudah akan tercapai pada 2030.
Amerika Serikat termasuk yang paling lantang. Utusan khusus Iklim AS, John Kerry, mewanti-wanti bahwa "krisis iklim bukan hanya sudah melanda, tetapi berkembang menjadi lebih dahsyat,” kata dia.
Hal serupa diungkapkan Menteri Luar Negeri Anthony Blinken. Dalam sebuah pernyataan pers, dia mendesak pemimpin dunia dan pelaku usaha untuk "bergegas dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk melindungi planet kita.”
Bagi Frans Timmermann, Wakil Direktur Iklim Uni Eropa, laporan setebal 3.500 halaman itu membuka peluang aksi, "sekarang belum terlambat untuk membalikkan arus dan mencegah perubahan iklim tak terkendali.”
Laporan IPCC merupakan satu dari tiga studi mengenai kondisi iklim Bumi yang disiapkan menjelang Konferensi Iklim di Inggris, COP26, pada November mendatang. PM Boris Johnson mengaku hasil riset itu "membuat kita tersadar.”
"Saya harap laporan IPCC akan menjadi lonceng peringatan bagi dunia untuk mengambil tindakan, sebelum kia bertemu di Glagow bulan November untuk KTT COP26,” ujar Johnson.
Hal senada diungkapkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang menulis "waktunya untuk marah sudah lewat. Di Glasgow, mari kita buat kesepakatan yang mencerminkan kedaruratan ini.”
Imbauan keras juga dilayangkan Aliansi Negara Kepulauan Kecil (AOSIS) yang termasuk paling terancam oleh kenaikan permukaan air laut. "Kita harus membalikkan keadaan,” kata Diann Black-Lyne, negsiator iklim Antigua dan Barbuda, Senin (9/8).
"Faktanya adala jika kita memanaskan iklim Bumi sebanyak 1.5° C, kami masih akan menghadapi kenaikan air laut setinggi setengah meter. Tapi jika kita berusaha mencegah kenaikan rata-rata suhu sebanyak 2 derajat Celcius, maka artinya kita bisa mencegah kenaikan tiga meter. Itulah masa depan kami,” kata dia.
Prioritas kepentingan ekonomi
Saat ini komitmen iklim di dunia dikelola melalui Perjanjian Iklim Paris. Dalam kesepakatan itu, negara dengan perekonomian padat emisi berjanji mencegah kenaikan suhu rata-rata Bumi sebesar 2 derajat Celcius, dengan angka ideal di kisaran 1.5 Celcius.
Namun laporan IPCC menyebut kenaikan suhu Bumi akan menyentuh 1.5° C pada 2030, jauh lebih dini dari yang diperkirakan.
Meski begitu, salah satu produsen emisi terbesar di dunia, Cina, menyatakan tidak melihat adanya kebutuhan mengubah kebijakan iklim yang sudah dibuat. "Cina tetap akan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hijau dan minim karbon,” tutur seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri kepada AFP.
Beijing sejauh ini bersikeras akan tetap memproduksi emisi untuk mengerakkan ekonomi sampai puncaknya pada 2030, sebelum kemudian dikurangi dan sepenuhnya bebas emisi pada 2060. Sasaran serupa juga diadopsi oleh Indonesia yang termasuk negara dengan emisi tertinggi di dunia.
Cina atau India selama ini berdalih, besaran beban pegurangan emisi untuk setiap negara harus melibatkan jumlah emisi yang sudah diproduksi di masa lalu. Dalam skenario tersebut, negara-negara industri maju wajib memberikan sumbangsih yang lebih besar.
"Posisi India adalah, jumlah kumulatif emisi di masa lalu adalah penyebab krisis iklim yang kita hadapi saat ini,” tulis Kementerian Lingkungan di New Delhi dalam keterangan persnya. India saat ini adalah produsen emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia.
Salah satu negara kaya yang bersikap apatis adalah Australia yang mencatatkan emisi per kapita paling tinggi di dunia. Seperti dilansir dpa, Perdana Menteri Scott Morrison bersikeras "tidak ingin menandatangani cek kosong tanpa rencana jelas,” kata dia.
"Komitmen cek kosong hanya akan memaksa Anda membayar lebih banyak, dan Anda akan membayarnya dengan kenaikan pajak,” tukasnya, sembari menambahkan Australia akan fokus pada "pengembangan teknologi.”
Dia menolak membidik sektor pertambangan untuk memangkas emisi karbondioksida. Beberapa bulan silam Morrison bersikukuh sasaran nol emisi pada 2050 adalah pilihan, bukan komitmen.
rzn/as (afp,rtr,dpa)
Ikuti Whatsapp Channel Republika