REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemimpin militer Myanmar bertekad untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan menyusul kudeta pada Februari lalu. Demikian disampaikan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener pada Selasa.
Upaya Panglima Myanmar Min Aung Hlaing baru-baru ini untuk mencapai tujuannya antara lain pembentukan pemerintah sementara, pembatalan secara resmi hasil pemilihan November lalu, dan menyatakan dirinya sebagai perdana menteri negara itu.
Utusan PBB itu mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers secara virtual bahwa dia khawatir Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dapat segera dibubarkan menjelang perebutan kekuasaan oleh militer. "Ini adalah upaya untuk mempromosikan legitimasi terhadap kurangnya respon internasional yang diambil," kata Schraner Burgener.
"Situasinya sangat sulit bagi rakyat. Ini adalah kondisi yang sulit untuk hidup sekarang di Myanmar. Tidak ada kebebasan berbicara, dan saya masih memiliki kekhawatiran besar tentang serangan terhadap kebebasan pers," tutur dia.
Secara keseluruhan, 962 orang tewas di tengah upaya militer untuk menekan aktivis pro-demokrasi dan 7.084 lainnya telah ditangkap, menurut perkiraan PBB. Lebih dari 5.500 orang tetap berada di balik jeruji besi, termasuk lebih dari 100 anak-anak.
Militer Myanmar menggulingkan Presiden Win Myint dan Suu Kyi pada 1 Februari, menahan pejabat pemerintah bersama anggota senior lainnya dari partai NLD, dengan alasan "kecurangan pemilu."
Klaim militer telah ditolak oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai tidak berdasar. Kudeta itu telah menyebabkan demonstrasi berbulan-bulan dan gerakan pembangkangan sipil massal, yang telah ditanggapi dengan kekuatan brutal.
Schraner Burgener mengatakan negara yang dilanda konflik itu sekarang menghadapi gelombang virus korona ketiga di mana seluruh keluarga jatuh sakit karena Covid-19, dan masyarakat berjuang untuk mengakses perawatan, oksigen darurat, dan pasokan lainnya sementara harga meroket.
Ikuti Whatsapp Channel Republika