REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan mendesak Israel untuk menghentikan rencana pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Akan tetapi, Pemerintah Perdana Menteri Naftali Bennett, menurut laporan Times of Israel, berencana tetap mengizinkan pembangunan 2.000 rumah baru untuk pemukim Israel di sebagian Tepi Barat. Bennett pun memberikan lampu hijau untuk 1.000 rumah bagi warga Palestina.
Rencana pemerintah Bennett ini berpotensi meningkatkan ketegangan dengan Pemerintah Palestina. Pada saat yang sama, upaya tersebut diduga termasuk otorisasi untuk 1.000 rumah bagi warga Palestina, yang telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan lampu hijau dari Tel Aviv untuk membangun rumah.
Langkah yang direncanakan telah memicu kritik dari Pemerintah Palestina, yang dilaporkan meminta bantuan Amerika Serikat (AS) dengan mengutip penentangan Joe Biden terhadap permukiman baru Israel di Tepi Barat dan ilegal oleh mayoritas komunitas internasional. Namun, sumber anonim di pemerintah Israel mengatakan kepada surat kabar Haaretz, bahwa perluasan permukiman yang dilaporkan di Tepi Barat adalah risiko yang diperhitungkan Kabinet Bennett sehubungan dengan pemerintahan Biden.
AS percaya bahwa Israel seharusnya tidak bergerak maju dengan rencana yang dilaporkan untuk memperluas permukiman Israel di Zona C Tepi Barat. Menurut pejabat AS, sangat penting bagi Israel untuk mengambil langkah-langkah yang akan mendorong ketenangan dan mengurangi ketegangan.
"Kami percaya sangat penting bagi Israel dan Otoritas Palestina untuk menahan diri dari langkah-langkah sepihak yang memperburuk ketegangan dan secara fundamental melemahkan upaya untuk memajukan solusi dua negara yang dinegosiasikan. Ini tentu saja termasuk aktivitas pemukiman”, kata pejabat itu.
Tel Aviv sejauh ini belum mengkonfirmasi laporan media bahwa pihaknya berencana untuk mengizinkan pembangunan beberapa ribu rumah di Zona C. Pembangunan itu mencakup 60 persen dari tanah Tepi Barat dan dikendalikan dan diatur oleh otoritas Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika