REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi damai untuk memperingati 52 tahun pembakaran Masjid Al-Aqsa dan tuntutan untuk menghentikan 15 tahun blokade Gaza pada Sabtu (21/8) yang dilakukan ratusan warga Gaza di perbatasan sebelah barat Gaza, berujung ricuh.
Hal ini akibat dari penembakan yang dilakukan oleh sniper Israel terhadap para demonstran. Dilansir dari Aljazeera, sebanyak 41 orang terluka, 22 di antaranya adalah anak-anak, termasuk seorang anak berusia 13 tahun yang ditembak di bagian kepala.
Zionis berkilah hal ini dilakukan karena para demonstran berusaha melompati pagar pembatas dan melemparkan bahan peledak, sehingga hal tersebut perlu dilakukan untuk membubarkan aksi. Meski pada kenyataanya, pihak tentara Zionis yang terlebih dahulu menembaki para peserta aksi damai, termasuk anak, jurnalis, dan tim medis.
Tidak hanya itu, akibat terlukanya seorang penembak jitu Zionis, Israel membalas dengan mengebom wilayah permukiman-permukiman padat di wilayah Gaza. “Berapa banyak lagi nyawa warga Palestina yang harus hilang untuk menyadarkan dunia? Berapa banyak lagi genosida yang dibutuhkan agar para pemimpin muslim bersatu untuk melawan Israel? Tidak ada negara muslim yang berani melawan Israel dan mengancam mereka untuk berhenti.” isi cuitan salah satu warga Palestina (@/FaheemKhan122) sesaat setelah serangan terjadi.
Menanggapi aksi kekerasan yang melanggar hukum internasional ini, Sri Vira Chandra, CEO Adara Relief International mengimbau kepada masyarakat untuk terus berdoa dan membantu warga Palestina. “Belum recovery sepenuhnya, Gaza kembali diserang. Bagi kita, ini adalah bukti kekejaman teroris Israel dan tantangan bagi hati nurani kita. Doa dan bantuan kemanusiaan harus terus kita kuatkan. Tasyakur terhadap kemerdekaan Indonesia pada bulan ini sebaiknya dikuatkan dengan gaung lebih keras terhadap kemerdekaan Palestina yang membutuhkan keberanian dan konsistensi sikap dari seluruh stakeholders bangsa, untuk terus menjunjung sakralnya nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.” kata Sri Vira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika