Pakar hukum mengatakan langkah Saied merebut kekuasaan tidak konstitusional. Sekutu-sekutu Barat khawatir dengan perebutan kekuasaan itu. Amerika Serikat mengatakan berharap Saeid mengembalikan demokrasi ke jalurnya.
Perkumpulan partai politik terbesar di Parlemen Eropa, Group of the European People's Party (EPP Group) mengecam perpanjangan penangguhan parlemen Tunisia. Dalam pernyataannya EPP Group menggambarkan langkah itu 'serangan terhadap jantung demokrasi Tunisia'.
"Komisi Uni Eropa harus segera memeriksa langkah yang mungkin dapat diambil untuk mengembalikan kehormatan konstitusi Tunisia," cicit EPP Group di Twitter, Selasa lalu.
Ketua Partai Buruh Tunisia Hamma Hammami salah satu politisi yang mengecam langkah Saied sebagai kudeta. Ia menekankan setelah dua tahun berkuasa, Saied bagian dari sistem yang ia lawan.
"Jenis populisme yang Presiden Kais Saied tunjukan adalah tradisionalis dan kosong pada program substantif yang serius, ini konservatif mengenai hak-hak perempuan dan menempatkan agama di masyarakat," kata Hammami dalam wawancara dengan Jadaliyya.
"Tidak memiliki program, prioritas yang konkret, hanya kecaman dan janji 'pembersihan negara' yang tidak jelas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
