REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz melakukan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat, pada Ahad (29/8). Itu merupakan pertemuan tingkat tinggi perdana antara kedua belah pihak dalam sepuluh tahun terakhir.
“Menteri Pertahanan Benny Gantz bertemu dengan Kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas (Ahad) malam untuk membahas kebijakan keamanan, masalah sipil, dan ekonomi,” kata Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Aljazirah.
Pada kesempatan itu, Gantz mengatakan bahwa Israel berusaha mengambil langkah-langkah yang dapat memperkuat perekonomian Otoritas Palestina. Selain itu, mereka turut membahas situasi keamanan di Tepi Barat. “Mereka sepakat untuk terus berkomunikasi lebih lanjut,” kata Kementerian Pertahanan Israel.
Dalam pertemuan itu, Gantz didampingi kepala cabang militer Israel yang bertanggung jawab untuk urusan sipil Palestina, Ghasan Alyan. Pejabat senior Palestina Hussein al-Sheikh dan kepala intelijen Palestina Majid Faraj turut berpartisipasi dalam pertemuan.
Seorang pejabat Palestina yang enggan dipublikasikan identitasnya mengungkapkan, Gantz dan Abbas turut membahas kemungkinan langkah-langkah menuju peningkatan hubungan. Hal itu termasuk tuntutan Palestina perihal penghentian operasi militer Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Palestina juga menyampaikan harapan tentang kemungkinan reunifikasi keluarga Palestina dengan kerabat mereka yang tinggal di Israel. Tel Aviv pun diminta memungkinkan lebih banyak pekerja Palestina memasuki Israel.
Hubungan Israel dan Palestina memburuk di bawah pemerintahan mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu yang berkuasa dari 2009 hingga 2021. Dia tidak melakukan upaya substantif untuk mencapai perdamaian dengan Palestina. Sebaliknya, ia justru menggencarkan proyek permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Tahun lalu, pemerintahan Netanyahu, dengan bantuan Amerika Serikat (AS), juga berhasil mencapai kesepakatan normalisasi dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Palestina mengecam normalisasi tersebut. Hal itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap perjuangannya memperoleh kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika