REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Para ahli Malaysia menyatakan pemerintahan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan ditentukan kemampuannya dalam mengatasi Covid-19 dan masalah ekonomi.
Azmi Hassan, ahli politik Malaysia dari Universitas Teknologi Malaysia, mengatakan 100 hari kedepan akan sangat menentukan bagi nasib politik Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob apakah pemerintah sukses dalam menangani Covid-19 atau tidak.
Saat melantik kabinet baru pada pekan lalu, Ismail Sabri mendesak para menterinya membuktikan pencapaian awalnya dalam 100 hari pertama.
“Jika dalam 100 hari keadaan tidak banyak berubah maka pemerintahan Datuk Seri akan mendapat tentangan atau kritikan dari masyarakat,” ujar Azmi Hassan kepada Anadolu Agency pada Selasa (31/8).
100 hari sangat menentukan
Azmi mengatakan kegagalan pemerintahan Muhyiddin Yassin dalam mengani Covid-19 karena terlalu mengandalkan nasehat para pejabat khususnya dalam bidang kesehatan dan tidak mau turun ke bawah untuk merasakan langsung penderitaan rakyat.
“Ini membuat para menterinya juga lebih santai. Itulah sebabnya banyak yang menyimpulkan bahwa pemerintahan Muhyiddin telah gagal,” kata dia.
Namun, Azmi melihat kepemimpinan Ismail Sabri dalam menjalankan pemerintahan Malaysia berbeda dengan pendahulunya Muhyiddin Yassin. Azmi mengatakan Ismail Sabri lebih suka turun langsung dan melihat apa yang terjadi di masyarakat.
“Dia mengetahui bagaimana menyuarakan apa yang dia inginkan. Itu sebabnya dia memberikan target 100 hari pencapaian masing-masing kepada menteri,” ucap dia.
Azmi optimis kabinet Ismail Sabri dapat memberikan kontribusi lebih baik dari era Muhyiddin Yassin walau para menteri yang ditunjuk 90 persen masih diisi muka-muka lama. “Meski memiliki kabinet yang sama, namun keinginan rakyat kemungkinan besar akan diserap oleh menteri dan para berusaha menyelesaikan masalah,” kata Azmi.
Oposisi Malaysia Pakatan Harapan, aliansi tiga partai yang dipimpin Anwar Ibrahim, pada pekan lalu mengkritik kabinet baru Ismail Sabri yang diisi mayoritas menteri kabinet lama yang dinilai gagal menangani Covid-19.
Dalam pidato virtualnya, Anwar Ibrahim mengatakan Malaysia sedang menghadapi krisis akibat Covid-19 yang lebih akut dan masalah ekonomi yang membebani masyarakat terutama masyarakat bawah.
"Tapi, langkah yang diambil (oleh Ismail Sabri) hanya mendaur ulang menteri yang tidak menunjukkan kemampuan untuk mengatasi masalah ini secara efektif," ucap Anwar.
Malaysia terus mengalami peningkatan Covid-19 setelah penyelenggaraan pemilu lokal di Sabah pada September 2020 dan masuknya varian Delta.
Hingga saat ini, akumulasi Covid-19 di negara Asia Tenggara itu mencapai 1,72 juta kasus, termasuk lebih dari 16.000 kematian, yang merupakan jumlah tertinggi ketiga di ASEAN setelah Indonesia dan Filipina.
Malaysia sejauh ini telah melakukan vaksinasi dengan total 34 juta dosis, yang 45,6 persen di antaranya telah menjalani vaksinasi penuh.
Tantangan pemulihan ekonomi
Ikuti Whatsapp Channel Republika