REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengumumkan persetujuan pinjaman dana sejumlah 500 juta shekel Israel (NIS) atau 155 miliar dolar AS (lebih dari Rp 2 triliun). Dana pinjaman itu akan diberikan kepada Pemerintah Palestina (PA) yang bertujuan membantu pemerintah Palestina dalam menjalankan fungsi pentingnya.

"Gantz mengatakan kepada (Abbas) bahwa Israel siap untuk serangkaian tindakan yang akan memperkuat ekonomi PA," kata Kementerian Pertahanan Israel seperti dikutip laman Middle East Monitor, Rabu (1/9). "Keduanya juga membahas pembentukan realitas keamanan, sipil, dan ekonomi di Tepi Barat dan Jalur Gaza," kata pernyataan tersebut menambahkan.

Pinjaman tersebut akan dilunasi dari pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh negara pendudukan atas nama PA. Bulan lalu, Pemerintahan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menahan 180 juta dolar AS dari pendapatan pajak 2020 yang dikumpulkan atas nama pemerintah Palestina. 

Keputusan itu diambil sebagai bentuk protes karena pemerintah memberikan tunjangan kepada keluarga anggota militan yang ditahan maupun terbunuh akibat menyerang warga Israel. Seorang juru bicara Gantz mengatakan bahwa kebijakan itu tidak berubah.

Kesepakatan pinjaman Israel ke Palestina dicapai selama pertemuan tingkat tinggi yang jarang terjadi antara PA dan pejabat tinggi Israel yang digelar pada Ahad dan Senin (31/8) lalu waktu setempat. Menurut kantor Gantz, pertemuan pertama dihadiri oleh perwira penghubung militer Israel untuk Palestina, Ghassan Alian, kepala intelijen PA Majid Faraj, dan Menteri Urusan Sipil PA Hussein Al-Sheikh. Sementara, pertemuan kedua pada Senin terjadi antara Gantz dan Presiden PA Mahmoud Abbas.

Pertemuan Gantz dengan Abbas terjadi satu hari setelah Perdana Menteri Israel Naftali Bennett kembali dari pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih. Laporan mengatakan bahwa Biden mendesak Bennett untuk memajukan perdamaian dan keamanan serta kemakmuran bagi Israel dan Palestina.

Sebuah sumber yang dekat dengan Bennett mengatakan, bahwa Perdana Menteri telah menyetujui pertemuan Gantz-Abbas dan menganggapnya hanya sebagai kegiatan "rutin". "Tidak ada proses diplomatik dengan Palestina, dan juga tidak akan ada," kata Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika