REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Angka perceraian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai cukup tinggi karena sejak Januari hingga Agustus tahun 2021 sudah mencapai 2.823 kasus. Karena itu, pemerintah setempat terus berupaya menekan bertambahnya kasus serupa.

"Angka perceraian sebanyak ini tergolong tinggi, sehingga kami berupaya menekannya," ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita di Samarinda, Kamis (2/9).

Pada tahun 2020, angka perceraian di Kaltim yang telah diputus di Pengadilan Tinggi Agama Kaltim mencapai 6.897 kasus. Ia berharap mulai tahun ini hingga tahun-tahun mendatang angkanya terus menurun.

Salah satu cara yang ditempuh untuk menekan angka perceraian adalah melalui advokasi atau konseling bagi calon pengantin. Keduanya diberikan pembekalan untuk mempersiapkan generasi berkualitas tinggi baik secara fisik, mental, maupun spritual.

Salah satu daerah yang telah dilakukan advokasi bagi calon pengantin adalah Kabupaten Paser. Kegiatan itu dilakukan pada Rabu (1/9) di Gedung Wanita Berjaya, Tana Paser.

Dalam kesempatan itu, Noryani mengatakan, kasus perceraian di Kabupaten Paser pada 2020 sebanyak 477 kasus. Pada Januari sampai Mei tahun ini, kasus perceraian berjumlah 233 kasus yang diputus.

Selain memberikan konseling bagi calon pengantin Kabupaten Paser, pihaknya juga melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi mereka. Materi lain yang disampaikan adalah 1.000 hari pertama kehidupan anak. Hal ini menjadi perhatian karena untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting.

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 30,8 persen pada 2018. "Untuk data stunting di Kalimantan Timur saat ini sebesar 26 persen, sementara program di Kementerian Kesehatan diharapkan angka stunting di Kaltim bisa turun sampai 14 persen pada 2024," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika