REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menolak bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Hal itu karena pemerintahan Abbas telah membawa dan menuntut Israel di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Sebagai seseorang yang berasal dari dunia bisnis, ketika seseorang menuntut saya, saya tidak terlalu baik kepadanya,” kata Bennett dalam sebuah acara virtual dengan para pemimpin Conference of Presidents of Major American Jewish Organisations, dikutip laman Middle East Monitor pada Sabtu (4/9).

Pada kesempatan itu, dia turut menyinggung tentang pertemuan baru-baru ini antara Abbas dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. Bennett menekankan, bahwa tidak akan ada terobosan politik yang bakal dicapai dengan Palestina selama dia menjabat sebagai perdana menteri.

Bennett percaya, konflik dengan Palestina tidak dapat diselesaikan. Namun, kata dia, langkah-langkah dapat diambil untuk mengurangi ruang lingkup gesekan. Langkah tersebut harus turut berkaitan dengan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat Palestina.

Menurut laporan Times of Israel, Bennett juga menyampaikan bahwa pemerintahannya bakal mengambil langkah dan tindakan untuk menstabilkan wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pusat pertikaian dengan Palestina. Bennett akan turut berupaya membekukan proyek pembangunan permukiman dan pencaplokan wilayah Tepi Barat.

Terkait polemik pengusiran warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem, Bennett mengatakan dia berharap pemerintahannya dapat menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Dalam diskusi virtual itu, Bennett mengungkapkan, salah satu tujuannya menjadi perdana menteri adalah membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga, seperti Yordania dan Mesir. Dia menyebut pekerjaan untuk merealisasikan hal itu sudah dimulai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika