REPUBLIKA.CO.ID,ISTANBUL -- Lebih dari 2.000 orang Turki berdemonstrasi di Istanbul pada Sabtu (11/9). Mereka menentang mandat resmi terkait virus corona termasuk vaksinasi, tes, dan masker, dalam langkah-langkah baru pemerintah dan dorongan vaskin Covid-19.
Dalam protes terbesar di Turki, kebanyakan orang tanpa masker meneriakkan slogan-slogan, memegang plakat dan bendera Turki, dan menyanyikan lagu-lagu untuk membela yang mereka klaim sebagai hak-hak individu. Mereka menggemakan demonstrasi anti-vaksin di beberapa negara lain.
"Pandemi ini terus berlanjut dengan semakin banyak pembatasan pada kebebasan kita dan tidak ada habisnya," kata pengembang perangkat lunak bernama Erdem Boz.
"Masker, vaksin, tes PCR semuanya mungkin menjadi wajib. Kami di sini untuk menyuarakan ketidakpuasan kami dengan ini," ujar pengunjuk rasa itu.
Para pengunjuk rasa yang menghadiri rapat umum yang disetujui pemerintah di distrik Maltepe Istanbul tidak diharuskan menunjukkan bukti vaksinasi atau tes negatif. Polisi pun tidak campur tangan dalam aksi tersebut.
"Kami menentang semua mandat ini. Saya pikir vaksinnya belum lengkap, dan itu adalah cairan eksperimental," kata Aynur Buyruk Bilen dari Gerakan Perlawanan Plandemik.
Mulai 13 September, pemerintah mulai mewajibkan bukti vaksinasi atau tes negatif Covid-19 untuk semua pengguna pesawat, bus, dan kereta api antarkota. Vaksinasi juga diperuntukkan bagi mereka yang menghadiri acara besar seperti konser atau pertunjukan teater.
Semua karyawan sekolah yang tidak divaksinasi diharuskan mengikuti tes PCR dua kali seminggu. Masker dan jarak sosial diperlukan di tempat umum.
Sekitar 64 persen orang Turki telah menerima dua suntikan vaksin di bawah program nasional yang telah memberikan lebih dari 100 juta suntikan. Namun, sekitar 23.000 kasus baru muncul setiap hari, mendorong Menteri Kesehatan Fahrettin Koca memperingatkan pada bulan ini tentang pandemi orang yang tidak divaksinasi.
"Vaksin adalah solusi terakhir! Aturan sangat diperlukan," ujar Koca melalui Twitter pada Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika