Menteri Kesehatan Sajid Javid mengatakan pemerintah telah mengesampingkan gagasan paspor vaksin untuk saat ini. Namun, pemerintah Inggris masih dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut jika kasus COVID-19 meningkat secara eksponensial sekali lagi.

"Kami telah melihatnya dengan benar dan sementara kami harus menyimpannya sebagai opsi potensial, saya senang mengatakan bahwa kami tidak akan melanjutkan rencana untuk paspor vaksin,” kata Javid dilansir di BBC, Senin (13/9).

Komentar itu muncul hanya beberapa hari setelah menteri vaksin pemerintah dan sekretaris budaya menyarankan bahwa paspor vaksin masih diperlukan, meskipun ada penentangan dari anggota parlemen. Paspor semacam itu diperlukan di negara-negara Eropa lainnya, seperti Prancis.

Secara khusus, anggota Partai Konservatif yang berkuasa telah keberatan dengan paspor tersebut sebagai beban yang tidak dapat diterima pada bisnis dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia penduduk.

Gagasan mengharuskan orang untuk menunjukkan bukti vaksinasi atau tes negatif baru-baru ini untuk COVID-19 tidak nyaman bagi banyak orang di Inggris. Umumnya orang tidak diharuskan membawa dokumen identifikasi.

Sektor perhotelan mengatakan keputusan itu akan memungkinkan untuk bergerak maju.

“Kami berharap bisnis sekarang dapat merencanakan masa depan dengan tingkat kepastian tertentu, mendapatkan kembali kepercayaan dari pelanggan dan tenaga kerja, dan mulai membangun kembali sektor yang secara konsisten berada di ujung tajam pandemi ini,” kata Michael Kill, kepala eksekutif Asosiasi Industri Waktu Malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika