REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyambut baik kerja sama bipartisan yang dilakukan pemerintahan baru Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan oposisi. Menurutnya, kedewasaan berpolitik seperti ini yang diinginkan masyarakat.
"Saya menyambut baik dan menghargai upaya untuk mewujudkan pendekatan baru, kerja sama dual-partisan yang melibatkan semua pihak yang akan membangun lanskap politik baru dan membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara," ujarnya dalam dekrit kerjaannya di parlemen, Senin (13/9), dikutip laman Channel News Asia.
"Kedewasaan seperti inilah yang diinginkan masyarakat," ujarnya menambahkan.
Ini adalah pertemuan parlemen pertama di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan bertemu selama 17 hari hingga 12 Oktober. Sementara Senat akan bertemu dari 4 Oktober hingga 26 Oktober.
Dalam pidatonya pada upacara pembukaan, Raja Malaysia mengatakan pemerintah baru harus menggandakan upayanya untuk memerangi Covid-19 dan membawa negara dan rakyat keluar dari pandemi. "Dengan budaya kerja berkinerja tinggi dan fokus pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang, saya yakin pemerintah ini dapat membuktikan pencapaian awal dalam 100 hari," kata Raja.
"Ke depan, saya menyarankan semua pihak untuk mempraktikkan demokrasi deliberatif dalam mencari solusi untuk semua masalah," tuturnya.
Raja juga mendesak anggota parlemen untuk kembali fokus memerangi pandemi, dan membuat negara bersinar kembali.
Ismail Sabri diangkat sebagai perdana menteri pada 21 Agustus, setelah 114 dari 220 anggota parlemen negara menunjuknya sebagai pengganti Muhyiddin Yassin. Muhyiddin telah mengundurkan diri pada 16 Agustus karena telah kehilangan dukungan mayoritas di Majelis Rendah.
Raja telah memutuskan agar semua pihak bekerja sebagai satu tim. Perdana menteri berikutnya, ujar dia, harus membuktikan dukungan mayoritasnya melalui mosi kepercayaan di parlemen sesegera mungkin.
Menjelang rapat parlemen, oposisi Pakatan Harapan (PH) berjanji tidak akan mempersulit mosi percaya jika pemerintah memperkenalkan program yang berpusat pada rakyat dalam manajemen pandemi Covid-19. Pada Jumat lalu, Ismail Sabri menawarkan tujuh reformasi parlemen dan administrasi pemerintah untuk memulihkan stabilitas politik saat memerangi pandemi Covid-19.
Pemerintah, kata ia, akan mengajukan RUU Anti-Partai Hopping, yang, jika disahkan, akan mencegah politisi terpilih pada platform satu partai untuk membelot ke partai lain. Usulan lainnya termasuk memastikan keanggotaan yang setara dalam komite khusus parlemen, yang melibatkan baik anggota parlemen pemerintah maupun oposisi. Pemimpin Oposisi juga akan dibayar dan diberikan fasilitas yang setara dengan menteri.
Pada Sabtu, PH menanggapi usulan itu. Pihak partai menyatakan bahwa mereka cenderung untuk menerima tawaran tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika