REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Menteri luar negeri Turki mengatakan pada Senin bahwa memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan adalah kewajiban moral.

Berbicara pada pertemuan tingkat tinggi tingkat menteri PBB tentang situasi kemanusiaan di Afghanistan, yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, Mevlut Cavusoglu berpendapat bahwa krisis kemanusiaan dan keamanan di Afghanistan akan memiliki implikasi langsung di seluruh dunia.

Dia mengatakan tindakan global sangat dibutuhkan dan menyuarakan dukungan untuk seruan Guterres untuk memobilisasi respons yang efektif.

“Syaratnya adalah keamanan. Lembaga bantuan kemanusiaan harus dapat beroperasi dengan aman dan memiliki akses yang lancar kepada mereka yang membutuhkan. Dan kami berharap otoritas saat ini di Afghanistan akan melakukan bagiannya,” kata Cavusoglu, mengacu pada pemerintah sementara Taliban.

Cavusoglu mengatakan hampir setengah dari populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak dan sepertiga dari rakyat Afghanistan menghadapi kelaparan.

Menurut dia, Turki telah berkontribusi pada upaya stabilisasi dan pembangunan di Afghanistan, termasuk pendidikan anak perempuan dan pemberdayaan perempuan sejak tahun 1920-an. Cavusoglu mencatat bahwa hari ini Turki memberikan bantuan kemanusiaan melalui Bulan Sabit Merah Turki.

“Dan kami akan melanjutkan dukungan kami karena kondisi di lapangan, menjadi lebih baik. Kedutaan kami di (ibu kota) Kabul sudah beroperasi dan rekan-rekan saya sedang mengerjakan file-file kemanusiaan,” ujar dia.

Baca juga : Taliban Dapat Emas Batangan di Rumah Eks Wapres Afghanistan

Berfungsinya bandara Kabul adalah komponen penting lainnya untuk upaya bantuan apa pun. “Seperti yang telah kami lakukan selama enam tahun terakhir, kami siap menawarkan pengalaman dan keahlian kami bekerja sama dengan Qatar, untuk menjaga operasional bandara,” ungkap dia.

Cavusoglu mengatakan bahwa dunia harus realistis dan menjaga perspektif jangka panjang tentang Afghanistan.

“Setiap solusi berkelanjutan membutuhkan institusi negara yang berfungsi. Kami mencatat pemerintah sementara yang baru-baru ini diumumkan. Taliban menyatakan bahwa ini adalah pemerintahan transisi. Kami berharap yang benar-benar inklusif, mewakili semua sektor masyarakat," tambah dia

Taliban mengambil alih negara yang dilanda perang itu pada Agustus dan pekan lalu mengumumkan kabinet sementara yang beranggotakan 33 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika